JAKARTA — Jagat media sosial kembali memanas usai Indonesia Corruption Watch (ICW) membongkar paket pengadaan jasa publikasi yang dinilai fantastis di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Sorotan tajam kini tertuju pada konten promosi Kampung Nelayan Merah Putih di Natuna yang melibatkan selebritas papan atas Raffi Ahmad bersama geng The Dudas-1.
Berdasarkan temuan ICW, proyek kementerian tersebut tercatat dengan nomenklatur “Jasa Publikasi Influencer Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna” dengan nilai kontrak mencapai Rp3,6 miliar pada tahun anggaran 2026.
Dalam pelaksanaannya, rombongan The Dudas-1 terlihat mengunjungi kawasan Natuna untuk mendokumentasikan aktivitas nelayan, hasil tangkapan laut, hingga fasilitas pesisir, yang kemudian diunggah salah satunya melalui akun Instagram @raffinagita1717.
Polemik meledak ketika warganet membandingkan nilai kontrak miliaran rupiah tersebut dengan Return on Investment (ROI) berupa jangkauan publikasi. Sebuah tangkapan layar statistik yang beredar luas memperlihatkan bahwa salah satu video Reels promosi tersebut hanya meraup sekitar 961 ribu kali penayangan (views).
Angka ini sontak memicu gelombang pertanyaan publik terkait kewajaran biaya, efektivitas jangkauan, hingga asas manfaat dari penggunaan uang negara tersebut.
Lebih jauh, ICW tidak hanya menyoroti satu proyek ini. Investigasi mereka mengungkap bahwa total nilai kontrak PT Rans Animasi Indonesia dengan dua kementerian sepanjang 2024–2026 menyentuh angka fantastis Rp14,69 miliar. Praktik ini memicu kritik keras dari ICW menyangkut transparansi pengadaan, kejelasan manfaat belanja influencer, hingga kewajaran harga.
Sorotan paling tajam dari ICW mengarah pada potensi benturan konflik kepentingan (conflict of interest) yang sangat kental. Pasalnya, Raffi Ahmad saat ini juga menyandang jabatan strategis di pemerintahan sebagai Utusan Khusus Presiden.
Meski nilai Rp3,6 miliar tersebut merupakan nilai total satu paket pengadaan dan bukan sebatas bayaran untuk satu unggahan Reels semata, publik kadung bersikap skeptis terhadap urgensi pemborosan anggaran publikasi miliaran rupiah di tengah kondisi ekonomi saat ini.
