Puluhan kiai sepuh dan ulama dari berbagai daerah berkumpul di Pondok Pesantren Bayt Al-Hikmah, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Minggu (8/11/2026). Pertemuan tertutup tersebut digelar untuk membahas perkembangan situasi nasional, terutama mencuatnya kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara.
Pertemuan yang berlangsung sekitar tiga jam itu dihadiri sejumlah tokoh ulama, di antaranya mantan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, KH Ubaidillah Shodaqoh, KH Agoes Ali Masyhuri, KH Idris Hamid, serta KH Muhibbul Aman Aly. Sebanyak 41 ulama dan kiai disebut mengikuti forum tersebut.
Juru bicara pertemuan, KH Muhibbul Aman Aly, mengatakan para kiai merasa perlu menyampaikan sikap atas perkembangan persoalan bangsa. Menurutnya, dugaan penyadapan ilegal terhadap kepala negara bukan persoalan biasa karena menyangkut amanah kekuasaan, keselamatan kepemimpinan nasional, kewibawaan negara, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan.
Dari hasil musyawarah tersebut, para kiai menghasilkan lima seruan kebangsaan yang ditujukan kepada Presiden Prabowo dan seluruh penyelenggara negara.
Berikut lima pesan para kiai sepuh:
- Menolak pengkhianatan amanah negara. Para kiai menolak segala bentuk penyalahgunaan kewenangan dan penggunaan perangkat negara untuk kepentingan yang melanggar hukum.
- Mendorong Prabowo bertindak tegas. Presiden diminta mengambil langkah tegas untuk memulihkan kewibawaan dan menjaga keutuhan pemerintahan.
- Mengusut tuntas kasus penyadapan. Aparat penegak hukum didesak mengusut perkara tersebut secara terbuka, profesional, adil, dan tanpa pandang bulu, siapa pun pihak yang terlibat.
- Menjaga kepemimpinan nasional. Para kiai menyerukan penguatan kepemimpinan nasional yang sah berdasarkan konstitusi demi keselamatan negara.
- Menjaga persatuan masyarakat. Seluruh elemen bangsa diajak menjaga ketenteraman, tidak menyebarkan prasangka, serta tidak mudah terprovokasi informasi yang belum teruji kebenarannya.
Para kiai berharap lima seruan tersebut menjadi panduan moral bagi Presiden dan para pengambil kebijakan dalam menyikapi persoalan nasional. Mereka juga mengingatkan bahwa jabatan dan kewenangan negara merupakan amanah yang harus dijalankan untuk kepentingan bangsa, bukan kepentingan pribadi maupun kelompok.
Pertemuan ini berlangsung di tengah mencuatnya kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo yang turut menyeret sejumlah jenderal kepolisian. Para ulama menegaskan bahwa persoalan tersebut harus diselesaikan melalui penegakan hukum yang adil tanpa membedakan pangkat, jabatan, maupun latar belakang.
