JAKARTA — Teka-teki di balik pusaran mega-skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto kian tebal dan liar. Sorotan tajam kini tertuju pada Menteri Dalam Negeri sekaligus mantan Kapolri, Jenderal (Purn) Tito Karnavian. Di tengah santernya rumor bahwa dirinya telah diperiksa, dicekal ke luar negeri, hingga nyaris dijebloskan ke tahanan, Tito justru membuat manuver mengejutkan dengan hadir di kediaman Presiden Prabowo di Hambalang, Bogor, pada Minggu (8/11/2026).
Sumber internal menyebutkan bahwa kehadiran Tito dalam pertemuan tertutup yang mengumpulkan sepuluh mantan Kapolri itu sangatlah ganjil. Pasalnya, nama Tito belakangan ini santer dikaitkan dengan kode “Kapolri Kedua” yang sebelumnya dilempar ke publik oleh politikus senior Akbar Faizal.
“Saya menduga ada sesuatu di balik hadirnya Tito dalam pertemuan itu,” bisik sumber tersebut.
Kecurigaan publik kian beralasan usai Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, buka suara. Dasco secara blak-blakan mengonfirmasi bahwa pertemuan elite di Hambalang itu tidak sekadar ajang kangen-kangenan purnawirawan, melainkan ikut membedah kasus spionase yang mengguncang Istana.
“Yang saya dengar memang ada sedikit pembahasan soal itu, soal penyadapan ilegal yang kemudian memang kita sama-sama tahu pada saat ini sudah ditangani oleh aparat penegak hukum,” bongkar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (9/11/2026).
Alih-alih meredam spekulasi, teka-teki status hukum Tito justru makin memanas akibat pernyataan “mengambang” dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra. Saat dicecar awak media soal kebenaran pemeriksaan dan pencekalan Tito, Yusril tak memberikan bantahan, namun juga tak berani memastikan.
“Kalau Pak Tito saya belum bisa jawabnya. Nanti kalau saya ke kantor, saya bisa tanya Menteri Imipas ataupun Dirjen Imigrasi untuk memastikan apakah ada pencegahan kepada beliau. Sampai hari ini, saya belum tahu tentang hal itu,” kelit Yusril usai menghadiri Rapat Koordinasi Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Sikap ambigu dari Menko Yusril ini sangat kontras dengan bola panas yang terus menggelinding di ruang publik. Hingga detik ini, Mabes Polri bersikukuh mengunci daftar tersangka hanya pada komplotan “Geng Solo” yang terdiri dari empat perwira tinggi: Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Dengan sebagian besar tersangka yang sudah meratapi nasib di Rutan Mako Brimob, publik kini menanti apakah manuver Hambalang ini adalah ajang “cuci tangan” atau justru sidang penentuan nasib sang mantan Kapolri.
