JAKARTA — Di tengah pusaran kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, rekam jejak dan perjalanan karier mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kini ditelanjangi di hadapan publik. Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, membongkar habis rahasia di balik naiknya Sigit ke pucuk pimpinan Korps Bhayangkara yang dinilai penuh keistimewaan.
Secara blak-blakan, Megawati menyebut Sigit tidak mengandalkan senioritas semata, melainkan kemahirannya mengambil hati Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), hingga sukses melompati lima angkatan sekaligus.
“Lah iya dong, kelewatan, kenapa? Biarin. Sigit itu, ini 5 angkatan di atas dia. Dia di sini, tapi karena dia bisa mengambil hati Pak Jokowi, langsung deh tuuung ke sini (melompati),” kata Megawati di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Senin (9/11/2026).
Megawati menjelaskan bahwa “jalur tol” karier Sigit ini telah dirintis sejak dirinya ditunjuk sebagai ajudan Jokowi pada tahun 2014 silam. Baginya, posisi itulah yang menjadi kunci pembuka gerbang sang jenderal menuju pucuk kekuasaan Polri.
“Udah jadi ajudan lah, opo lah, opo lah. Loh iya. Terus apa? Makanya saya tahu. Loh, saya yang bikin polisi masa nggak tahu. Terus apa? Lah iya, akhirnya naik,” sambungnya.
Lebih mengejutkan lagi, Megawati mengaku sudah sejak lama mewanti-wanti agar tongkat komando Kapolri segera dicabut dari tangan Sigit, jauh sebelum skandal penyadapan ini terbongkar dan meledak di ruang publik.
“Buktinya, saya sekarang kepengin ngomong, tahun berapa kan saya udah ngomong bahwa itu Pak Sigit tuh udah waktunya, aduh, diganti,” ujar dia.
Meski kritiknya sangat tajam, Megawati menegaskan bahwa sentilannya ini murni demi menjaga marwah institusi kepolisian, bukan karena sentimen pribadi.
“Bener, kan? Lho, saya tidak sirik, tidak benci,” ucap Megawati.
Di sisi lain, jerat hukum yang kini membelit Listyo Sigit beserta tiga perwira tinggi lainnya—Irjen Pol Ahrie Sonta, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi—dipastikan bukan sekadar kasus pelanggaran ITE biasa. Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, membeberkan bahwa para tersangka kini berhadapan langsung dengan jerat pidana super berat.
“Jadi sekarang memang sudah dapat dipastikan bahwa ini bukan sekadar penyadapan intersepsi elektronis, tapi mengarah kepada satu tindak pidana makar,” ucap Yusril, Senin, (9/11/2026).
Kesimpulan mematikan ini didapat setelah evaluasi mendalam bersama para pakar hukum tata negara dan pidana. Yusril menegaskan bahwa tindakan menyadap seorang kepala negara adalah bentuk kejahatan luar biasa yang menyerang martabat negara secara langsung.
“Yang disadap ini bukan orang biasa, yang disadap ini Presiden. Presiden itu primus inter pares. Presiden tuh bukan orang biasa, beliau Presiden dan melekat segala harkat, martabat, dan jabatan seorang Presiden. Karena itu, penyadapan terhadap seorang Presiden tidak bisa dianggap sebagai satu penyadapan biasa,” tuturnya.
