Gedung DPR mendadak panas pada Rabu siang ini. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi resmi menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat, atau HMP, terkait polemik keabsahan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Usulan itu langsung diterima pimpinan DPR dan akan diteruskan ke rapat paripurna pada Kamis besok.
Rinciannya bikin banyak orang melongo. PKS menjadi penyumbang tanda tangan terbanyak dengan 28 anggota, disusul Partai NasDem 19 orang, PKB 18 orang, Partai Demokrat 18 orang, PDIP 14 orang, Partai Golkar 11 orang, Partai Gerindra 11 orang, dan PAN cuma satu orang. Totalnya pas 120, jauh di atas syarat minimal 25 anggota DPR agar HMP bisa diproses.Wakil Ketua DPR Saan Mustopa memastikan angka itu dihitung dari dokumen yang benar-benar ditandatangani, bukan sekadar klaim dukungan.
“Di rapat paripurna ini akan kami teruskan dan berdasarkan jadwal, rapat paripurna itu kita besok akan lakukan,” kata Saan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Pimpinan DPR akan membawa usulan itu ke rapat pimpinan sebelum ditindaklanjuti melalui Badan Musyawarah atau rapat konsultasi pengganti Bamus.Yang perlu dicatat baik-baik, HMP bukan vonis pemakzulan. Para pengusul menilai Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden, dan dasarnya merujuk pada ketentuan Pasal 79 ayat 4 huruf c Undang-Undang MD3.
“Apabila diperhatikan apa yang disampaikan oleh para pengusul, maka hak menyatakan pendapat ini terkait dengan ketentuan Pasal 79 ayat 4 huruf c Undang-Undang MD3, yaitu hak menyatakan pendapat atas wakil presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden Republik Indonesia,” ujarnya.
Jalan menuju pemberhentian masih panjang dan harus melewati mekanisme yang berlaku.
Konteksnya makin panas karena sehari sebelumnya, Selasa (10/11/2026), Gibran bertemu Presiden Prabowo Subianto selama sekitar 2,5 jam di Istana dan menyampaikan niat mundur dari kursi wakil presiden, sembari meminta kesempatan membuktikan keabsahan ijazahnya lewat jalur hukum di PTUN. Istana sendiri memilih menghormati proses yang berjalan di Senayan.
“Kalau berkenaan dengan proses yang terjadi di DPR itu tentunya adalah proses politik yang juga harus sama-sama kita hormati,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Di media sosial, warganet langsung gaduh. Ada yang menyebut langkah ini sebagai jalan konstitusi yang sah dan patut dikawal sampai tuntas, ada pula yang menilai drama politik ini makin panjang dan melelahkan. Yang jelas, tagar dan perdebatan soal ijazah Gibran kembali membanjiri linimasa sejak kabar 120 tanda tangan ini mencuat.
Sampai berita ini ditulis, Gibran masih menjabat sebagai Wakil Presiden dan belum ada keputusan DPR yang menyatakan dirinya diberhentikan. Semua mata kini tertuju ke rapat paripurna Kamis besok, apakah HMP ini bakal melaju atau justru mentok di tengah jalan.
