Proyek yang niatnya bikin distribusi BBM makin transparan ternyata justru jadi ladang penjarahan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memburu jejak dugaan korupsi proyek digitalisasi SPBU PT Pertamina (Persero) periode 2018–2023. Terbaru, penyidik KPK memeriksa dua mantan pegawai perusahaan terafiliasi dengan Telkom untuk membongkar proses pengadaan perangkat Electronic Data Capture (EDC) dan Automatic Tank Gauge (ATG).
Kedua saksi tersebut adalah Aily Sutedja, mantan Head of Unit Outbound Purchasing PT Sigma Cipta Caraka, serta Refi Guspa, pensiunan karyawan PT PINS Indonesia. Keduanya diperiksa pada Senin, 9 November 2026, dan berdasarkan data KPK, Aily tiba di Gedung Merah Putih pada pukul 09.29 WIB, disusul Refi pada pukul 09.56 WIB.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari pendalaman lanjutan terhadap mekanisme pengadaan perangkat dalam proyek digitalisasi SPBU.
“Penyidik memperdalam terkait proses pengadaan digitalisasi SPBU, baik untuk item EDC maupun ATG,” kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Pemeriksaan ini menjadi penting karena pengadaan EDC dan ATG diduga tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan penyidik kini sedang mengurai satu per satu simpul pengondisian di baliknya.Proyek digitalisasi SPBU sendiri bermula dari penandatanganan Head of Agreement pada Agustus 2018 dengan nilai maksimal mencapai Rp3,6 triliun.
Kerja sama Pertamina dan Telkom itu digagas agar stok BBM di ribuan SPBU bisa dipantau secara real-time lewat perangkat pemantau otomatis. Di atas kertas, idenya mulia, distribusi energi nasional jadi transparan dan akuntabel. Tapi di lapangan, proyek itu diduga diatur sedemikian rupa sejak proses pengadaan, sehingga alat yang seharusnya mengawasi justru menjadi celah mengeruk uang negara.
Angka kerugiannya bikin geleng-geleng kepala. Berdasarkan penghitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pengadaan perangkat ATG diduga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp193,75 miliar, sementara pengadaan perangkat EDC diperkirakan menimbulkan kerugian Rp128,42 miliar.
Jika kedua komponen itu dijumlahkan, potensi kerugian negara mencapai sekitar Rp322,17 miliar. Uang sebanyak itu lenyap dari proyek yang katanya demi modernisasi, dan publik berhak bertanya, siapa saja yang menikmati hasilnya.Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni Dian Rachmawan, Direktur Enterprise and Business Service PT Telkom periode 2017–2019, Weriza, Senior General Manager Strategic Sourcing Operation Procurement PT Telkom periode 2012–2020, serta Elvizar, pemilik PT Pasifik Cipta Solusi (PCS) sekaligus mantan petinggi Telkom.
Ketiganya sudah ditahan sejak 4 Agustus 2026. KPK menjerat para tersangka dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Penyidikan perkara ini sendiri sudah berjalan sejak September 2024, dan pemanggilan saksi sudah dilakukan sejak 20 Januari 2025.
Yang tak kalah menarik, penyidikan ini juga menyeret nama lain yang kini menduduki jabatan penting. KPK menyita uang tunai Rp2 miliar dari mantan Direktur Utama PT Len Industri, Bobby Rasyidin, yang kini menjabat Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, dalam penyidikan perkara yang sama.
Penyitaan itu dikonfirmasi KPK pada Jumat (6/11/2026). KAMAKSI pun mendesak agar integritas dan kepemimpinan di lingkungan BUMN dievaluasi secara terbuka, karena uang sitaan itu berasal dari seseorang yang kini memimpin perusahaan pelat merah lainnya.
Warganet yang mengikuti perkara ini ramai menyindir, digitalisasi tanpa integritas ternyata sama saja dengan korupsi yang naik kelas. Alat canggih dipasang, sistem dibangun, tapi kalau manusianya bermain, hasilnya tetap sama, uang negara bocor dan rakyat yang menanggung. Sampai berita ini ditulis, KPK belum mengumumkan tersangka baru, tapi pemeriksaan terhadap dua saksi kemarin menjadi sinyal bahwa penyidik belum selesai mengurai perkara ini sampai ke akar-akarnya.
