Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Gedung MPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, sekitar pukul 11.15 WIB, Kamis (12/11/2026). Ia datang seorang diri, mengenakan setelan kemeja putih berbalut jas hitam dan dasi merah, sambil membawa sebuah map. Tanpa banyak bicara kepada awak media yang sudah menunggu, Gibran langsung melangkah menuju ruang pimpinan MPR.
Sebelum meluncur ke Senayan, Gibran lebih dulu menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka pada Kamis pagi. Ia berangkat dari Istana sekitar pukul 10.42 WIB dengan mobil Innova Zenix hitam. Kunjungan ke MPR itu sendiri berlangsung singkat, hanya sekitar 20 menit, sebelum Gibran meninggalkan kompleks parlemen. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad membenarkan bahwa Gibran telah menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Wakil Presiden.
Kabar pengunduran diri ini sebenarnya sudah meledak sejak Rabu malam. Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengonfirmasi bahwa Gibran sudah menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, sepulang kunjungan kerja Presiden dari Aceh.
“Gibran mundur. Betul,” kata Budi Arie saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (11/11/2026), dan ia menegaskan surat itu sudah diserahkan di Halim.
Sehari sebelumnya, Selasa (10/11/2026), Gibran bertemu Prabowo selama sekitar 2,5 jam di Istana dan menyampaikan niat mundur dari kursi wakil presiden.Akar dari semua drama ini adalah polemik keabsahan dokumen pendidikan Gibran.
Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 membatalkan Surat Keterangan Penyetaraan pendidikan SMA atas nama Gibran yang tertanggal 6 Agustus 2019. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi lewat Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 5 Oktober 2026 juga menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang setara dengan SMA.
Di sisi lain, DPR tetap menggelar rapat paripurna pada Kamis ini pukul 14.00 WIB dengan agenda pengumuman usulan Hak Menyatakan Pendapat, atau HMP, yang sudah ditandatangani 120 anggota DPR dari delapan fraksi. Rinciannya, PKS 28 orang, NasDem 19 orang, PKB 18 orang, Demokrat 18 orang, PDIP 14 orang, Golkar 11 orang, Gerindra 11 orang, dan PAN satu orang. Namun nasib HMP itu kini dipertanyakan, karena anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin menilai usulan itu kehilangan objek begitu Gibran resmi mundur.
“Apabila Gibran benar-benar menyatakan diri mundur sebagai Wapres, maka HMP menjadi tidak relevan, dan dengan sendirinya tidak berlanjut karena kehilangan objek,” ujar Khozin, Kamis (12/11/2026).
Linimasa media sosial langsung meledak begitu kabar Gibran tiba di MPR tersebar. Ada warganet yang menyebut ini akhir dari drama ijazah yang berbulan-bulan menyedot perhatian publik, ada pula yang menuntut proses pemilihan pengganti wapres berjalan transparan dan tidak diam-diam. Sementara itu, kabar yang menyebut Dasco bakal langsung menggantikan Gibran sudah dinyatakan sebagai hoaks oleh Kementerian Komunikasi dan Digital, dan sampai sekarang belum ada calon pengganti yang diumumkan resmi oleh Presiden Prabowo.
Sampai berita ini ditulis, MPR belum mengumumkan jadwal sidang untuk menyatakan kevakuman jabatan wakil presiden. Mekanisme ketatanegaraannya jelas, berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, Presiden mengajukan dua nama calon pengganti dan MPR memilihnya paling lambat 60 hari. Semua mata kini tertuju ke rapat paripurna pukul 14.00 WIB, apakah pengumuman HMP tetap dibacakan atau justru gugur di tengah jalan.
