MEDAN — Radar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini mulai mengarah ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Lembaga antirasuah tersebut membuka peluang untuk mendalami dugaan keterlibatan Gubernur Sumut Bobby Nasution dalam pusaran kasus korupsi proyek jalan senilai kurang lebih Rp165 miliar.
Peluang ini terbuka lebar setelah majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan membeberkan sejumlah fakta mengejutkan dalam persidangan pada 24 September tahun lalu. Ketua Majelis Hakim Khamozaro Waruwu bahkan sempat meminta Jaksa KPK untuk menghadirkan Bobby Nasution guna dimintai keterangan terkait kejanggalan pergeseran anggaran.
Dalam persidangan tersebut, Sekretaris Dinas PUPR Sumut Muhammad Haldun bersaksi bahwa anggaran dua proyek jalan di Padang Lawas Utara—ruas Sipiongot-Batas Labuhan Batu dan Sipiongot-Hutaimbaru—sejatinya tidak ada di APBD murni 2025. Anggaran dadakan sebesar Rp165 miliar itu muncul setelah dilakukan pergeseran anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga enam kali melalui instrumen Peraturan Gubernur (Pergub).
Keterlibatan Pemprov Sumut makin kentara setelah mantan Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting, mengaku selalu melaporkan proyek yang diklaim sebagai Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) itu kepada Gubernur. Bukti foto Bobby bersama Topan saat meninjau jalan pun sempat ditampilkan di sidang dan dibenarkan oleh mantan Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Yasir Ahmadi yang saat itu ikut mengawal rombongan.
“Nah itu akan nanti didalami di proses penyidikan yang saat ini berjalan,” tegas Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menyikapi kemungkinan pengembangan perkara ke lingkaran Pemprov Sumut.
Saat ini, KPK masih mengebut penyidikan pada klaster Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumut. Pada 30 September 2026, penyidik telah menetapkan delapan tersangka baru, di mana tujuh di antaranya langsung dijebloskan ke Rutan KPK.
Praktik korupsi di klaster ini terbilang sangat sistematis. KPK mengungkap adanya bagi-bagi commitment fee berdasarkan kasta jabatan: Kepala BBPJN dan Kepala Satker masing-masing mendapat jatah 4 persen, PPK 1-1,5 persen, hingga bendahara dan pokja 0,5 persen. Dari skema haram ini, Kepala Satker PJN Wilayah II T. Rahmansyah Putra (Dadam) tercatat meraup suap tertinggi hingga Rp3,49 miliar.
Sebagai langkah eskalasi, pada Senin (9/11/2026), tim penyidik KPK langsung bergerak menggeledah enam lokasi strategis. Sasarannya meliputi kantor Satker Wilayah 1 dan 2 BBPJN Sumut, rumah mantan Kepala Satker BBPJN, hingga kediaman mantan Kadis PU Sumut, dan berhasil menyita dokumen serta barang bukti elektronik penting.
