JAKARTA — Tekanan politik terhadap lingkaran dalam kekuasaan tampaknya belum mereda. Usai mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden, gelombang desakan kini menerjang panggung diplomasi internasional. Sasarannya adalah Utusan Khusus Presiden untuk Perubahan Iklim, Hashim Djojohadikusumo, yang dituntut segera meletakkan jabatannya di tengah perhelatan Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki.
Desakan keras ini disuarakan oleh aliansi masyarakat sipil Indonesia yang menilai kehadiran Hashim dan delegasi pemerintah sarat akan konflik kepentingan (conflict of interest). Bukannya menyuarakan keadilan iklim, formasi delegasi saat ini justru dinilai hanya mewakili kepentingan oligarki pengusaha energi fosil dan industri ekstraktif.
“Sudah terlalu lama delegasi Indonesia mendatangkan orang dengan kepentingan bisnis perusak alam, bukan iklim,” ungkap Indonesia Country Manager 350.org, Sisilia Nurmala Dewi, Kamis (12/11/2026).
Ia mendesak Kementerian Lingkungan Hidup untuk segera ‘bersih-bersih’ delegasi dari para pelobi perusahaan pembakar hutan dan energi fosil yang hanya memikirkan kelangsungan profit eksekutifnya.
Kritik senada dilontarkan Program Officer Natural Resources and Climate Justice Yayasan TIFA, Firdaus Cahyadi. Menurutnya, penunjukan tokoh berlatar belakang bisnis ekstraktif sebagai pimpinan delegasi adalah sebuah blunder yang memperlemah posisi tawar Indonesia di perundingan global.
Lebih menohok lagi, Koordinator Sekretariat Koalisi Indonesia Timur, Muhammad Al Amin, yang hadir langsung di Antalya, menyebut performa delegasi Indonesia sangat mengecewakan dan mengabaikan penderitaan rakyat di kawasan timur yang menjadi korban ekspansi tambang.
“Tidak ada pencapaian, tidak ada keberhasilan, tidak ada ambisi, tidak ada rencana aksi iklim yang dibawa dan disampaikan oleh utusan pemerintah Indonesia di COP31. Pernyataan-pernyataan yang disampaikan semuanya omong kosong!” cetus Amin tajam. Ia menilai pemerintah setengah hati melakukan transisi energi karena masih ngotot melindungi kepentingan korporasi tambang batu bara, nikel, dan bauksit.
Kekecewaan ini turut diamini oleh generasi muda. Koordinator Climate Rangers Indonesia, Ginanjar Aryasuta, menegaskan bahwa anak muda menolak mentah-mentah transisi energi semu yang disetir oleh pihak-pihak yang mengeruk untung dari krisis ekologis.
Menyikapi kebuntuan diplomasi ini, koalisi masyarakat sipil merumuskan tiga tuntutan utama: hentikan penggunaan bahan bakar fosil demi energi bersih, pastikan pendanaan adaptasi bencana berbasis hibah murni dari negara maju, dan copot Hashim Djojohadikusumo untuk digantikan figur yang benar-benar bersih dari cengkeraman bisnis ekstraktif.
