BLORA — Kabupaten Blora resmi didaulat menjadi titik awal pengembangan kawasan strategis pangan untuk wilayah Pulau Jawa. Lompatan besar ini ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora dengan BUMN PT Agrinas Pangan Nusantara di Ruang Rapat Setda Blora, Jumat (6/11/2026).
Kerja sama strategis ini bukanlah proyek sembarangan. Langkah ini merupakan eksekusi langsung dari amanat Instruksi Presiden Nomor 14 dan 16 Tahun 2025 yang menargetkan percepatan swasembada pangan, energi, dan air berskala nasional.
Wakil Bupati Blora, Sri Setyorini atau yang akrab disapa Budhe Rini, menyambut antusias kolaborasi ini mengingat besarnya potensi lahan garapan di wilayahnya. Namun, ia memberikan peringatan tegas agar kesepakatan ini tidak berhenti hanya sebagai seremoni di atas kertas.
“Saya minta OPD terkait memastikan keterlibatan dan kepentingan petani lokal menjadi prioritas, sehingga kerja sama ini benar-benar memberikan manfaat langsung bagi petani dan masyarakat Blora. Tidak sekadar menjadi penandatanganan dokumen, tetapi benar-benar ditindaklanjuti dengan langkah konkret,” tegas Budhe Rini.
Untuk memastikan proyek ini berjalan, Budhe Rini langsung menginstruksikan jajarannya segera menyusun Perjanjian Kerja Sama (PKS) teknis yang memegang teguh prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Di sisi lain, Direktur Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) PT Agrinas, Brigjend TNI Blasius Popylus, membeberkan alasan ditunjuknya Blora sebagai wilayah percontohan pertama di Jawa, yang nantinya akan disusul oleh Nganjuk dan Cilacap. Ia menilai kesiapan lahan dan kuatnya sinergi di Pemkab Blora menjadi faktor penentu.
Blasius menjelaskan bahwa PT Agrinas, yang dibentuk langsung atas arahan Presiden RI, membawa misi besar. Mereka tidak hanya akan menggenjot jumlah panen, tetapi juga menyiapkan ekosistem hilirisasi agrobisnis.
“Hasil produksi diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pangan di Jawa Tengah. Melalui hilirisasi, hasil pertanian tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi diolah sehingga memiliki nilai tambah ekonomi. Kami ingin menempatkan petani sebagai subjek utama, bukan sekadar objek pembangunan,” urai Brigjen Blasius.
