JAKARTA — Desakan publik agar para wakil rakyat transparan terkait rekam jejak pendidikannya semakin tak terbendung. Sebuah petisi di laman Change.org yang menuntut seluruh anggota DPR RI membuka dokumen ijazah dan riwayat pendidikan ke publik kini telah menembus angka lebih dari 21.000 dukungan.
Hingga berita ini diturunkan pada Selasa (17/11/2026) pukul 10.40 WIB, petisi yang diinisiasi oleh Farida Octavia tersebut telah mengantongi 21.477 tanda tangan terverifikasi dan dibagikan secara masif sebanyak 26.035 kali di berbagai jejaring media sosial.
Gerakan akar rumput digital ini menyuarakan tiga desakan utama. Pertama, mendesak pimpinan DPR-RI agar mewajibkan transparansi penuh rekam jejak dan dokumen ijazah para anggota dewan, mulai dari jenjang menengah hingga perguruan tinggi, secara terbuka di ruang publik.
Kedua, petisi ini menuntut Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI beserta kementerian terkait untuk memfasilitasi audit atau verifikasi ulang keabsahan ijazah seluruh legislator aktif. Proses ini dituntut agar berjalan transparan, independen, dan hasilnya bisa diakses oleh masyarakat luas.
Ketiga, Farida mendesak kesadaran dari masing-masing anggota DPR-RI untuk secara sukarela mempublikasikan dokumen ijazah mereka. Langkah ini dinilai penting untuk membuktikan integritas sekaligus memulihkan kembali muruah dan kepercayaan rakyat terhadap lembaga legislatif.
Farida menegaskan, wakil rakyat adalah pemegang mandat konstitusi pengelola anggaran negara. Oleh karena itu, integritas, kredibilitas, dan rekam jejak akademis mereka adalah hal mutlak yang pantang ditutupi.
“Publik berhak memastikan bahwa setiap pembuat kebijakan dan undang-undang memiliki kualifikasi pendidikan yang sah, kredibel, dan diperoleh melalui prosedur akademik yang jujur serta bebas dari praktik pemalsuan ijazah,” tegas Farida dalam keterangan petisinya.
Ia juga mengingatkan bahwa transparansi dokumen pendidikan bagi seorang pejabat publik bukanlah sekadar isu privasi individual, melainkan bentuk pertanggungjawaban moral dan hukum.
“Ketika integritas akademis seorang pejabat publik dipertanyakan, maka legitimasi kebijakan yang mereka hasilkan pun ikut dipertaruhkan,” pungkasnya.