Rabu, November 18, 2026

Gebrak Pengusaha Tambang! Prabowo Minta Minimal 70 Persen Keuntungan IUP Masuk Kas Negara!

PALU — Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan instruksi keras yang bakal merombak total peta bisnis pertambangan di Tanah Air. Ia memerintahkan jajaran kementerian, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), untuk memastikan minimal 70 persen porsi keuntungan dari Izin Usaha Pertambangan (IUP) masuk ke kas negara.

Gebrakan ini diumumkan langsung oleh Kepala Negara saat berpidato dalam acara Pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).

“Saya kasih instruksi ke menteri-menteri, terutama Menteri ESDM, ya. Semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara. Bila perlu dikuasai saham-sahamnya,” ujar Prabowo.

Ia menjelaskan bahwa pintu bagi investor untuk menanamkan modal masih terbuka lebar. Namun, setelah modal investasi itu kembali, bangsa Indonesia wajib menjadi penikmat mayoritas dari keuntungan tersebut.

Selain porsi keuntungan, Prabowo juga menutup celah manipulasi data ekspor sumber daya alam yang selama ini merugikan daerah. Seluruh aktivitas ekspor komoditas kini wajib melalui satu pintu lembaga yang ditunjuk pemerintah.

“Semua ekspor sekarang harus melalui satu pintu yaitu melalui lembaga yang kita tunjuk, sehingga negara sekarang tidak bisa dibohongi lagi. Kalau ekspornya 100 ton ya laporan 100 ton. Jangan 100 ton laporannya 50 ton atau 30 ton,” tegasnya menyindir praktik culas di lapangan.

Pengetatan regulasi ini bukan tanpa alasan. Prabowo secara blak-blakan meluapkan kekecewaannya terhadap perilaku segelintir pengusaha yang selama puluhan tahun menikmati fasilitas Hak Guna Usaha (HGU) hingga IUP, namun justru memarkirkan kekayaannya di luar negeri.

“Kalau minta, ngaku, ‘Saya warga negara Indonesia.’ Begitu untung, untungnya dibawa keluar dari Indonesia. Dan ditaruh di luar,” ungkap Prabowo.

Ia menjamin bahwa era pengerukan kekayaan alam tanpa timbal balik bagi rakyat telah berakhir. “Indonesia cukup besar kekayaannya, dan sekarang kita tidak mengizinkan lagi kekayaan kita diambil seenaknya dan tidak bisa dinikmati oleh bangsa Indonesia,” tambahnya.

Di sisa masa jabatannya, Prabowo bertekad mengembalikan roh ekonomi nasional sesuai dengan amanat pendiri bangsa yang tertuang dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945.

“Harus kita tegakkan bahwa ekonomi kita adalah ekonomi kekeluargaan, Saudara-saudara. Sistem ekonomi kita adalah sistem ekonomi kekeluargaan. Ini bukan karangan Prabowo Subianto, bukan. Ini perintah pendiri-pendiri bangsa kita,” tutur Prabowo.

“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” pungkasnya.

Recent PostView All

Follow Us

Recent Post

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.