MELIHAT INDONESIA – Sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tetap mengesahkan Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) pada Kamis (20/3/2025), meski suara penolakan dari publik sangat kencang.
Aksi demontrasi terjadi di Jakarta begitu masif. Pun demikian aksi turun jalan di kota-kota lainnya. Serta petisi online ditandatangani oleh puluhan ribu orang.
Di beberapa kota, sejumlah peserta aksi massa ditangkap polisi dan sebagian lainnya terluka oleh represivitas aparat.
DPR dan pemerintah seolah tutup mata, dan tetap mengesahkan RUU TNI, meski mendapat penolakan masif dari rakyat yang khawatir dwifungsi ABRI kembali bangkit.
Pengesahan UU TNI ini menambah panjang daftar RUU dan kebijakan lain yang diambil pemerintah dan DPR dengan mengabaikan suara rakyat.
Ketua Umum Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur menyatakan, DPR dan pemerintah telah menjadi tirani karena membahas hingga mengesahkan RUU TNI secepat kilat tanpa bisa menerima kritik.
Menurut dia, pola mengabaikan suara publik sudah terlihat di DPR sejak Revisi UU KPK, UU Cipta Kerja, UU Minerba, hingga UU BUMN.
Kini, kata dia, DPR bersama pemerintah telah menjadi tirani, di mana tak mentolerir perbedaan dan kritik dari publik, suara dari rakyat.
“DPR bersama pemerintah telah menjadi tirani, di mana tak mentolerir perbedaan dan kritik,” ujarnya.
Ia menyorot partai politik di DPR RI kini tak menjalankan fungsi kontrol. Bahkan, DPR mengikuti selera dan apa maunya pemerintah.
Wakil Direktur Imparsial Hussein Ahmad juga menilai RUU TNI disahkan tanpa mempertimbangkan suara publik.
Bahkan, publik tidak dapat mengakses dokumen resmi RUU TNI yang disahkan oleh DPR.
Oleh sebab itu, menurut Hussein, tidak ada yang bisa menjamin bahwa RUU TNI akan menjamin supremasi sipil tetap terjaga.
“Kita enggak tahu ya, karena sampai hari ini tidak di-upload ke publik naskahnya, tidak bisa diakses oleh publik dan apalagi kita perbincangkan,” ujar Hussein. (*)
