JAKARTA – Pemerintah Indonesia terus melakukan komunikasi dengan negara-negara tetangga di tengah upaya menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta dampak kabut asap yang ditimbulkannya.
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan hingga saat ini belum ada negara tetangga yang menyampaikan protes resmi terkait dampak karhutla dan kabut asap dari Indonesia.
Juru Bicara Kemlu RI Vahd Nabyl A. Mulachela mengatakan komunikasi dan koordinasi dengan negara-negara di kawasan tetap berjalan. Pemerintah juga terus membagikan informasi mengenai perkembangan situasi karhutla sebagai bagian dari langkah diplomasi.
“Komunikasi dan koordinasi dengan negara-negara di kawasan terus berjalan dengan baik. Langkah diplomasi juga dilakukan dengan terus berbagi informasi mengenai perkembangan situasi karhutla,” kata Nabyl.
Selain komunikasi bilateral, Indonesia juga mengoptimalkan mekanisme ASEAN untuk memantau perkembangan karhutla dan bertukar informasi mengenai dampaknya terhadap negara-negara di kawasan.
Pemerintah Indonesia juga terus bekerja sama dengan negara-negara ASEAN melalui ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution, atau Kesepakatan ASEAN tentang Polusi Kabut Asap Lintas Batas.
Menurut Nabyl, kerja sama tersebut penting untuk memastikan perkembangan karhutla dan potensi dampak kabut asap dapat dipantau bersama oleh negara-negara kawasan.
“Hingga saat ini, pemerintah Indonesia masih belum menerima penyampaian keberatan secara resmi dari negara-negara tetangga terkait perkembangan karhutla dan kabut asap,” ujar Nabyl.
Dengan demikian, meski karhutla masih menjadi persoalan serius dan berpotensi berdampak lintas batas, pemerintah menyatakan belum terdapat keberatan resmi dari negara tetangga. Indonesia pun terus mengedepankan koordinasi dan kerja sama regional dalam menangani persoalan tersebut.
