Kasus dugaan korupsi pengangkutan dan distribusi bantuan sosial (bansos) Kementerian Sosial tahun 2020 kembali menjadi perhatian. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini menetapkan Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik, Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo alias Rudy Tanoe, sebagai tersangka dan memanggilnya untuk menjalani pemeriksaan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan pemanggilan tersebut.
“BRT, Komisaris Utama PT DNR,” kata Budi kepada wartawan, Kamis (6/8/2026).
Namun, muncul pertanyaan di tengah publik: mengapa perkara yang berkaitan dengan distribusi bansos tahun 2020 baru kembali menyeret tersangka baru pada 2026? Artinya, perkara tersebut telah berjalan sekitar enam tahun sejak peristiwa yang dipersoalkan terjadi.
KPK memang menyebut penetapan tersangka baru merupakan bagian dari pengembangan penyidikan. Lembaga antirasuah sebelumnya mengumumkan lima tersangka baru yang terdiri atas tiga orang dan dua korporasi.
Rudy sendiri telah mengajukan praperadilan untuk menguji penetapan dirinya sebagai tersangka. Namun, hakim menolak permohonan tersebut sehingga status tersangka Rudy tetap sah secara hukum.
Selain Rudy, KPK juga mencegah empat orang bepergian ke luar negeri. Mereka adalah Rudy Tanoe, Herry Tho, Kanisius Jerry Tengker, dan Staf Ahli Menteri Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial Kemensos Edi Suharto.
KPK belum mengungkap secara rinci seluruh identitas tersangka maupun konstruksi perkara terbaru. Karena itu, publik kini menunggu penjelasan lebih jauh mengenai apa yang membuat penyidikan perkara bansos 2020 kembali berkembang setelah bertahun-tahun dan bagaimana peran masing-masing pihak dalam kasus tersebut.
Pertanyaan mengenai lamanya proses hukum juga penting dijawab agar penanganan perkara korupsi tidak menimbulkan kesan bahwa kasus baru bergerak setelah bertahun-tahun berlalu. KPK dituntut memberikan penjelasan transparan mengenai perkembangan penyidikan serta alasan penetapan tersangka baru dalam perkara yang sudah berusia enam tahun tersebut.
