Presiden Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, sudah lebih dulu menetapkan status darurat bencana nasional setelah negaranya dilanda banjir bandang dan longsor yang menewaskan lebih dari 330 orang serta menyebabkan 200 orang hilang. “Bencana alam (ini) paling menantang dalam sejarah negara Sri Lanka,” ujarnya, dikutip dari BBC. Pemadaman listrik di sepertiga wilayah negara, kelangkaan air bersih, dan hancurnya 20.000 rumah membuat 108.000 warga harus mengungsi.
Namun di Indonesia, Presiden Prabowo Subianto hingga Senin (1/12/2025) belum menetapkan status darurat bencana nasional meski banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat menimbulkan korban jauh lebih besar. BNPB mencatat 442 orang meninggal dan 402 hilang per 30 November, dengan kerusakan meluas di berbagai daerah.
“Ya kita terus monitor… Nanti kita menilai kondisinya,” kata Prabowo saat ditanya alasan belum menetapkan darurat bencana nasional.
BNPB menjelaskan bahwa banjir di tiga provinsi itu masih berstatus bencana provinsi dan belum memenuhi parameter utama bencana nasional, seperti lumpuhnya pemerintahan daerah atau hilangnya kendali layanan publik. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan pemerintah pusat tetap mengerahkan bantuan besar-besaran. “Karena statusnya tingkat provinsi, pemerintah pusat melalui BNPB, TNI, Polri, dan seluruh kementerian/lembaga memberikan dukungan maksimal,” ujarnya.
Menurut pedoman penetapan status bencana nasional, suatu bencana harus memenuhi indikator seperti jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan infrastruktur, cakupan wilayah terdampak, dan dampak sosial ekonomi. Status nasional juga bisa diberikan bila pemerintah daerah tidak mampu menggerakkan sumber daya, mengoperasikan sistem komando, atau melakukan respons awal seperti evakuasi dan pemenuhan kebutuhan dasar.
Sementara itu, tragedi banjir dan longsor di Sumatera turut menarik perhatian internasional. Asia One melaporkan total korban tewas akibat bencana serupa di Indonesia, Malaysia, dan Thailand mencapai 600 orang. Di Sumatera, kerusakan jalan dan padamnya telekomunikasi membuat tim penyelamat harus menggunakan helikopter untuk mengirim bantuan ke wilayah terisolasi. Insiden penjarahan di beberapa jalur logistik juga dilaporkan terjadi karena banyak korban kekurangan makanan dan air.
Di Thailand, banjir bandang di Provinsi Songkhla menewaskan 170 orang, sementara di Malaysia lebih dari 18.700 warga mengungsi. Malaysia juga mengevakuasi lebih dari 6.200 warganya yang terjebak di Thailand akibat bencana.
Di tengah situasi genting itu, koalisi masyarakat sipil Aceh mendesak pemerintah Indonesia segera menetapkan status darurat bencana nasional. Koordinator MaTA, Alfian, menyatakan kondisi di Aceh, Sumut, dan Sumbar telah memenuhi kriteria.
“Kami mendesak Presiden RI untuk segera menetapkan status darurat bencana nasional atas bencana banjir besar yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatra Barat,” tegasnya. Ia menyebut dampaknya sudah sangat luas: ribuan warga terisolasi, puluhan ribu rumah terendam, akses transportasi terputus, dan banyak fasilitas publik rusak.
Hingga kini, pemerintah pusat masih memantau situasi, sementara masyarakat di lapangan terus menunggu kepastian status bencana yang menentukan kecepatan dan skala penanganan.
