Kebijakan ekonomi Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan, kali ini datang dari media internasional. Media Australia The Australian menilai pesona Prabowonomics mulai memudar setelah berbagai indikator ekonomi menunjukkan tekanan yang dinilai berdampak pada menurunnya kepercayaan pasar terhadap Indonesia.
Dalam laporan berjudul “How the Shine Came Off Prabowonomics” yang terbit pada 31 Juli 2026, The Australian mengulas sejumlah tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia.
Sorotan diawali dengan pernyataan Prabowo yang pernah menyebut mengelola ekonomi “sederhana seperti mengelola warung kopi”, namun media tersebut menilai kondisi ekonomi justru menghadapi ujian berat.
Laporan itu mencatat rupiah telah melemah sekitar 8 persen dan berulang kali menembus level Rp18.000 per dolar AS sejak Juni 2026.
Selain itu, harga pangan terus meningkat, lebih dari 30.000 lapangan kerja hilang pada paruh pertama 2026, sementara pasar saham Indonesia disebut menjadi salah satu yang berkinerja terburuk dan berisiko turun status dari emerging market menjadi frontier market oleh MSCI.
Media tersebut juga menyoroti mundurnya Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo sebelum masa jabatannya berakhir. Menurut The Australian, peristiwa itu memunculkan kekhawatiran mengenai independensi lembaga ekonomi dan semakin memengaruhi sentimen investor.
Selain itu, laporan tersebut mengaitkan tekanan ekonomi dengan penurunan tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo.
Mengutip survei SMRC dan Indikator Politik Indonesia, tingkat kepuasan yang sebelumnya berada di kisaran 80 persen disebut menurun seiring meningkatnya keluhan masyarakat terhadap inflasi pangan, harga BBM, dan berbagai program pemerintah yang membutuhkan anggaran besar.
Meski demikian, The Australian menegaskan Indonesia belum berada dalam situasi krisis seperti 1997–1998.
Menurut media tersebut, fundamental ekonomi nasional masih relatif kuat dengan utang yang terkendali, sektor perbankan yang solid, serta cadangan devisa yang besar. Tantangan utama yang dihadapi saat ini dinilai adalah memulihkan kepercayaan pasar melalui kepastian hukum, transparansi, dan independensi lembaga negara.
