Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) akhirnya menanggapi polemik terkait dugaan ketidaksesuaian ijazah milik Hakim MK sekaligus anggota Komisi III DPR, Arsul Sani, yang belakangan ramai diperbincangkan. MKMK menyebut adanya pihak yang mengadukan Arsul Sani ke Bareskrim Polri terkait persoalan ijazah tersebut.
Dalam keterangannya, MKMK menjelaskan bahwa laporan tersebut memang masuk dan saat ini sedang menjadi perhatian. MKMK menegaskan bahwa laporan itu akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk memastikan bahwa setiap aduan harus memiliki dasar yang jelas dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Menanggapi isu yang berkembang, sejumlah anggota Komisi III DPR meminta Arsul Sani memberikan klarifikasi resmi. Mereka menilai polemik ini tidak boleh dibiarkan berlarut karena menyangkut nama baik lembaga dan integritas seorang hakim MK.
Anggota Komisi III menegaskan bahwa penjelasan terbuka dari Arsul diperlukan agar publik tidak terjebak dalam spekulasi. Klarifikasi juga dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum, mengingat posisi Arsul yang strategis dalam lembaga negara.
Hingga saat ini, Arsul Sani belum memberikan pernyataan langsung terkait aduan tersebut. DPR berharap klarifikasi segera disampaikan agar persoalan tidak berkembang semakin jauh.
