Wacana penobatan Joko Widodo sebagai “Raja Timur” di Nusa Tenggara Timur (NTT) justru memicu polemik. Di tengah narasi penghormatan terhadap mantan Presiden ke-7 RI tersebut, muncul suara penolakan dan klarifikasi dari pihak yang mempertanyakan dasar serta legitimasi pemberian gelar tersebut.
Salah satunya datang dari Perkumpulan Masyarakat Hukum Adat dan Budaya Amanuban. Melalui Sekretarisnya, Pina Ope Nope, mereka membantah Jokowi dinobatkan sebagai “Raja Timur”. Menurut mereka, tidak pernah ada prosesi penobatan maupun kesepakatan para raja di Timor untuk mengangkat Jokowi sebagai raja. Penyambutan adat berupa pengalungan kain tenun disebut hanya bentuk penghormatan kepada Jokowi sebagai mantan presiden dan tamu kehormatan.
Kritik lebih keras disampaikan Romo Pater Patris Allegro. Imam Katolik NTT itu mempertanyakan logika pemberian gelar adat dengan alasan Jokowi telah berjasa membangun NTT. Menurutnya, pembangunan jalan, bendungan, sekolah, rumah sakit hingga fasilitas publik bukanlah pemberian pribadi Jokowi, melainkan hasil kebijakan negara yang menggunakan uang rakyat melalui pajak, sumber daya negara dan utang.
Patris bahkan menyindir pemberian gelar tersebut dengan kalimat tajam: “Adat bukan kuitansi pembayaran proyek. Gelar adat bukan bonus setelah masa jabatan. Mahkota bukan medali pembangunan.” Menurutnya, masyarakat tetap boleh berterima kasih kepada seorang pemimpin, tetapi rasa terima kasih politik tidak otomatis dapat diubah menjadi legitimasi adat.
Polemik ini semakin menarik karena sebelumnya PSI NTT memang secara terbuka menyambut safari politik Jokowi. Ketua DPW PSI NTT Christian Widodo mengatakan pihaknya siap menyambut Jokowi dan menyerahkan persoalan pemberian gelar kepada masyarakat adat. Bahkan Sekretaris DPW PSI NTT Junaidin Mahasan sebelumnya menyebut kedatangan Jokowi sebagai “vitamin politik” bagi kader PSI NTT.
Dengan munculnya bantahan dari pihak Amanuban dan kritik dari Patris Allegro, narasi “Jokowi Raja Timur” kini tidak lagi sekadar seremoni penghormatan, tetapi berubah menjadi perdebatan mengenai siapa yang berhak memberikan gelar adat, apakah prosesi tersebut benar-benar mewakili seluruh masyarakat adat Timor, serta apakah adat sedang ditempatkan sebagai bagian dari penghormatan budaya atau justru terseret ke kepentingan politik.
