Sabtu sore kemarin (31/10/2026), kediaman pribadi Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Kabupaten Bogor, dipadati orang-orang penting. Sekitar 250 anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dari seluruh daerah plus 400 peserta Program Presiden untuk Pemimpin Masa Depan Indonesia (P3MDI) Batch 1 Tahun Anggaran 2026 menerima taklimat langsung dari Kepala Negara.
Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie membuka sesi dengan laporan hasil Rapimnas Kadin 2026. Angka yang dibawanya cukup bikin melongo.
“Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai hampir Rp2.000 triliun dalam dua tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo, mencerminkan meningkatnya kepercayaan pengusaha terhadap ekonomi nasional,” jelas Anindya seperti dikutip dari keterangan resmi Sekretariat Kabinet.
Anindya juga menyoroti peran pengusaha kelas menengah dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Dunia usaha, katanya, berkomitmen mendukung industri masa depan seperti kendaraan listrik, energi terbarukan, dan pusat data dengan mengutamakan komponen lokal.
Di sisi lain, para peserta P3MDI mendapat wejangan khusus soal kepemimpinan. Program yang menggembleng ratusan sarjana terpilih selama 9 bulan lewat sistem meritokrasi ini disebut sebagai jawaban Prabowo atas tantangan regenerasi pemimpin nasional. Pesan yang dibawa dunia usaha pun sejalan, yaitu pembangunan manusia lewat pendidikan dan karakter adalah fondasi kemajuan bangsa.
Angka hampir Rp2.000 triliun ini tentu memicu dua reaksi di jagat maya. Sebagian warganet mengapresiasi kepercayaan pengusaha yang dinilai makin membaik. Sebagian lain skeptis dan menagih bukti nyata, mulai dari lapangan kerja, daya beli, sampai kondisi pasar saham yang belakangan masih limbung. Kata mereka, angka boleh fantastis, tapi dompet rakyat yang jadi juri terakhirnya.
Sampai berita ini ditulis, belum ada kontrak investasi baru yang diumumkan dari pertemuan Hambalang itu. Yang jelas, dua tahun pertama pemerintahan Prabowo diklaim pengusaha sebagai masa kepercayaan yang naik. Pertanyaannya sekarang, kapan klaim itu sampai ke meja makan rakyat kecil?