JAKARTA — Sidang gugatan terkait Surat Keputusan (SK) penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta berujung drama. Pada Kamis (29/10/2026), kuasa hukum penggugat, Denny Indrayana, mengambil langkah drastis dengan melakukan walk out sekaligus mencabut gugatannya di tengah memanasnya jalannya persidangan.
Perkara dengan nomor 255/G/2026/PTUN.JKT yang dilayangkan oleh PT Mercy Toga Kirana terhadap Kemendikdasmen ini sejatinya menuntut pembatalan SK penyetaraan pendidikan Gibran karena dinilai cacat prosedur. Namun, Denny merasa persidangan tak lagi relevan lantaran pihak tergugat terus menahan dokumen krusial.
“Tergugat, entah dengan alasan apa, tidak kunjung menghadirkan bukti-bukti itu,” keluh Denny merujuk pada absennya Certificate of Attendance hingga wujud fisik transkrip nilai Gibran di meja hijau.
Langkah tiba-tiba Denny ini langsung memantik protes keras dari kubu seberang. Perwakilan Kemendikdasmen dan kuasa hukum Gibran, Muhammad Rullyandi, kompak menolak pencabutan gugatan tersebut. Rullyandi bahkan menyindir langkah walk out tersebut sebagai bentuk ketidakseriusan penggugat dalam mengawal perkara.
Di tengah perdebatan itu, Majelis Hakim sebenarnya sepakat dengan urgensi dokumen yang dituntut Denny dan menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi tergugat untuk menyembunyikan bukti tersebut dari persidangan.
Kendati mendapat lampu hijau dari hakim terkait pentingnya alat bukti, Denny rupanya sudah terlanjur skeptis dengan proses yang berjalan.
“Dengan tetap menghormati Majelis yang mulia dan tetap menghormati persidangan ini untuk menegaskan sikap pencabutan itu, kami izin untuk meninggalkan ruangan persidangan,” tegas Denny sebelum melangkah keluar dari ruangan.
Hingga saat ini, Majelis Hakim belum mengetok palu putusan terkait status pencabutan gugatan yang menggantung tersebut.
