SOLO – Spanduk bertuliskan “Dadi Wong Jowo Ojo Lali Jawane’ bergambar Petruk beredar di sekitar wilayah Surakarta dan Boyolali. Dalam bahasa Indonesia pepatah Jawa tersebut bermakna ‘Jadi Orang Jawa Jangan Kehilangan Jati Dirinya Sebagai Orang Jawa’.
Spanduk tersebut beredar di sejumlah tempat di Solo Raya. Di antaranya, di Jalan Raya Kartosuro-Solo, Jalan Ahmad Yani-Solo, SPBU jalan Slamet Riyadi-Solo, Jalan Diiponegoro no 230 Kartasura, Jalan Raya Solo-Boyolali, Jalan Exit Tol Solo, Jalan Raya Boyolali-Solo, Jalan Exit Tol Boyolali, dan di depan Terminal Tirtonadi Solo.
Spanduk tersebut diduga bentuk kritikan terhadap keluarga Jokowi. Untuk diketahui, selama ini Presiden Joko Widodo kerap didentikan dengan tokoh pewayangan dalam kelompok punakawan yakni petruk. Jokowi disamakan dengan sosok Petruk yang merepresentasikan rakyat kecil yang terpilih menjadi pemimpin.
Belum diketahui, siapa oknum yang memasang spanduk tersebut. Namun, spanduk ini beredar setelah Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka resmi mendaftar ke KPU sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres) Prabowo Subianto, Rabu (25/10/2023) kemarin.
Manuver Gibran yang menyeberang ke kubu lain ini, telah membuat gejolak di masyarakat. Gibran tidak memiliki etika politik karena diam-diam meninggalkan PDI Perjuangan. Padahal, partai berlambang banteng inilah yang telah mengusung ayahnya, ia sendiri, bahkan adik iparnya Wali Kota Medan, Bobby Nasution hingga mempunyai jabatan.
Gibran yang memutuskan maju sebagai bacawapres Prabowo dalam kontestasi pilpres 2024 telah memicu kontroversi dalam kancah politik Indonesia. Sejumlah pengamat, budayawan, tokoh masyarakat, aktivis, seniman, jurnalis, serta masyarakat umum pun ikut mengkritisi perwistiwa tesebut.
Mereka curiga atas niat kepala negara yang diduga sengaja ingin membangun dinasti politik. Ditambah lagi, Gibran bisa mendaftarkan ke KPU sebagai bacawapres setelah pamannya atau adik ipar Jokowi mengabulkan gugatan batas usia. Dalam keputusan tersebut kuat dugaan adanya conflict of interest hingga menandai terjadinya krisis etika republik dan melecehkan etika publik.
