Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran beraneka ragam. Banyak lembaga survei mengeluarkan angka hasil dari koresponden yang mereka analisis.
Salah satunya Center of Economic and Law Studies (CELIOS) yang merilis hasil survei evaluasi satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dengan hasil mengejutkan: pemerintahan hanya memperoleh skor 3 dari 10.
Angka ini menunjukkan penurunan tajam dibandingkan survei 100 hari pertama yang sempat mencapai skor 5. Direktur Kebijakan Fiskal CELIOS, Media Wahyu Askar, menjelaskan survei ini dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik terhadap kinerja pemerintah.
Menurutnya, kritik dan evaluasi dari rakyat penting agar pemerintah dapat melakukan perbaikan nyata, bukan sekadar retorika.
Survei melibatkan 1.338 responden dari berbagai wilayah di Indonesia, baik perkotaan, pinggiran, maupun pedesaan, serta mewakili keragaman sosial dan demografi.
Hasilnya menunjukkan mayoritas publik menilai kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran belum memuaskan.
Peneliti hukum CELIOS, Muhammad Saleh, mengungkapkan bahwa 43% responden menilai kinerja pemerintahan cukup buruk, 26% menilai buruk, dan 29% sangat buruk.
Dalam hal pemenuhan janji politik, 56% menilai janji hanya terpenuhi sebagian kecil, sementara 43% menyebut tidak terlaksana sama sekali.
Dari sisi kebijakan, 80% responden menilai arah kebijakan tidak sesuai kebutuhan masyarakat, sedangkan 96% responden menginginkan pergantian pejabat publik yang berkinerja rendah.
“Artinya ada kesamaan antara hasil survei publik dengan penilaian dari 120 panel ahli. Baik masyarakat maupun para ekspert sama-sama menilai perlu ada evaluasi substantif terhadap pemerintahan,” jelas Saleh.
Peneliti CELIOS lainnya, Galau D. Muhammad, menilai Presiden Prabowo harus segera melakukan reshuffle kabinet serta memangkas struktur kementerian yang dianggap terlalu gemuk.
Menurutnya, saat ini terdapat sekitar 140 pejabat publik di Kabinet Merah Putih, mulai dari menteri, wakil menteri, hingga penasihat presiden, yang perlu dievaluasi secara menyeluruh.
“Hasil survei menunjukkan 96% pakar sepakat perlunya pergantian menteri, dan 98% mendukung pemangkasan nomenklatur kementerian,” tegas Galau.
Ia menambahkan, “Warna merah dalam hasil survei ini adalah sinyal kuat bagi pemerintah. Publik menunggu langkah konkret, bukan sekadar narasi besar.”
10 Pejabat dengan Kinerja Terburuk Versi CELIOS
- Bahlil Lahadalia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Dadan Hindayana – Kepala Badan Gizi Nasional
- Natalius Pigai – Menteri Hukum dan HAM
- Raja Juli Antoni – Menteri Kehutanan
- Fadli Zon – Menteri Kebudayaan
- Widiyanti Putri – Menteri Pariwisata
- Zulkifli Hasan – Menteri Koordinator Bidang Pangan
- Budiman Sudjatmiko – Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan
- Yandri Susanto – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
- Nusron Wahid – Menteri Agraria dan Tata Ruang
Dengan skor rata-rata 3 dari 10, CELIOS menilai kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran masih jauh dari harapan publik.
Lembaga itu menekankan perlunya evaluasi total dan langkah perbaikan nyata, agar kepercayaan masyarakat tidak terus menurun.
“Publik sudah memberi sinyal keras. Pemerintah tidak boleh berhenti di titik ini. Saatnya melakukan evaluasi besar-besaran, memperbaiki kebijakan, dan menghadirkan hasil yang bisa dirasakan rakyat,” tutup Galau.
