MELIHAT INDONESIA, JAKARTA – Dalam waktu dekat, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berencana untuk kembali berdiskusi dengan para pemangku kepentingan terkait kehadiran Starlink di Indonesia.
Anggota KPPU, Gopprera Panggabean, mengungkapkan rencana tersebut dalam acara Selular Business Forum (SBF) di Jakarta pada Rabu (12/6/2024), menyatakan bahwa dalam dua minggu ke depan, KPPU akan menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD).
Pada tanggal 29 Mei 2024, KPPU sebelumnya telah mengadakan FGD dengan mengundang pemangku kepentingan terkait untuk mengevaluasi dampak masuknya Starlink di Indonesia.
Pihak-pihak yang hadir, seperti ATSI, APJII, dan ASSI, menyuarakan kekhawatiran mereka terhadap layanan satelit yang dimiliki oleh Elon Musk tersebut. Beberapa perhatian yang diungkapkan termasuk masalah perizinan, ketidaksetaraan modal, dan isu predatory pricing.
Hingga saat ini, KPPU masih terus melakukan analisis untuk menentukan apakah ada ketidakadilan dalam peluang bersaing di Indonesia atau tidak.
Selain itu, KPPU juga terus meminta kerjasama dari semua pihak untuk menyediakan informasi dan data yang dibutuhkan oleh lembaga tersebut.
Gopprera menegaskan bahwa saat ini KPPU belum dapat membuat kesimpulan apakah terdapat pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
Dalam upaya menjalankan tugasnya, KPPU berkomitmen untuk terus memperdalam pemahaman terhadap implikasi kedatangan Starlink di pasar Indonesia.
Dalam konteks itu, Gopprera menekankan perlunya kolaborasi antara pihak terkait untuk menyediakan informasi dan data yang diperlukan bagi KPPU.
Menyadari kompleksitas isu yang terkait dengan kehadiran Starlink, KPPU tidak tergesa-gesa dalam membuat kesimpulan terkait pelanggaran atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
Namun, hal ini tidak mengurangi urgensi KPPU untuk mengidentifikasi apakah ada ketidakadilan dalam persaingan usaha yang harus diatasi.
Sebagai lembaga pengawas persaingan usaha, KPPU akan terus melanjutkan proses analisisnya dengan seksama untuk memastikan keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan dalam lingkup pasar Indonesia. (**)
