Aksi gotong royong warga memperbaiki jalan rusak di Dusun Umbul Glimbung, Desa Bandar Agung, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, menjadi perhatian publik setelah videonya beredar luas di media sosial.
Dalam video tersebut, seorang warga menyampaikan pernyataan yang menyinggung soal pembayaran pajak sebagai bentuk protes terhadap lambatnya penanganan infrastruktur.
Terlihat sejumlah warga bergotong royong mengecor jalan yang selama ini mengalami kerusakan. Di tengah kegiatan itu, seorang pria menyampaikan bahwa dirinya memilih menggunakan uang yang semula akan dibayarkan sebagai pajak untuk membeli material pembangunan jalan secara swadaya.
“Selamat pagi, izin Bupati Lampung Timur. Tahun ini saya enggak bayar pajak. Uangnya saya gunakan untuk swadaya pembangunan jalan mandiri di Dusun Umbul Glimbung,” ucap pria tersebut dalam video yang viral di media sosial.
Ia menilai masyarakat terpaksa mengambil inisiatif sendiri karena perbaikan jalan yang dinanti belum juga terealisasi.
“Nunggu dana pemerintah tidak kunjung dibangun, sudah rusak parah. Jadi, inisiatif dari masyarakat, bangun sendiri aja lah. Pajak saya enggak saya bayarkan, saya gunakan untuk beli semen,” katanya.
Menanggapi video tersebut, Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah menjelaskan bahwa Dusun Umbul Glimbung berada di kawasan register. Karena itu, warga yang tinggal di wilayah tersebut pada dasarnya tidak dikenakan kewajiban membayar pajak sebagaimana yang disampaikan dalam video.
Meski demikian, Ela mengatakan pemerintah daerah telah membangun sebagian infrastruktur jalan di wilayah tersebut. Menurutnya, pembangunan dilakukan secara bertahap sehingga belum seluruh ruas jalan dapat diperbaiki dalam waktu bersamaan.
“Tetap pemda bangun, tahun kemarin ada yang masuk infrastruktur jalan. Hanya untuk mempercepat memang ada beberapa titik yang dikerjakan secara gotong royong sekitar satu kilometer,” ujar Ela.
Ia menambahkan, aspirasi masyarakat mengenai perbaikan jalan akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan berikutnya.
“Ini menjadi masukan bagi kami karena aspirasi masyarakat terkait infrastruktur jalan memang yang paling banyak disampaikan,” katanya.
Pemerintah Kabupaten Lampung Timur memastikan pembangunan infrastruktur terus dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran, sembari tetap membuka ruang bagi masukan masyarakat terkait kebutuhan pembangunan di daerah.
