Surat penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini masuk ke meja pengadilan. Pemerhati pendidikan Mercy Smart bersama tim kuasa hukumnya menggugat surat tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dengan mempertanyakan dasar hukum penyetaraan pendidikan Gibran di Australia.
Sorotan utama penggugat tertuju pada pendidikan Gibran di UTS Insearch (Language Center), Sydney, Australia, yang disebut ditempuh selama sekitar enam bulan. Mereka mempertanyakan bagaimana pendidikan tersebut dapat disetarakan dengan jenjang SMK yang memiliki masa pendidikan formal jauh lebih panjang.
“Bagaimana mungkin seseorang yang hanya mengambil kursus selama 6 bulan bisa disetarakan dengan SMK yang menempuh waktu belajar minimal 3 tahun? Ini yang mendasar,” ujar perwakilan tim advokasi usai persidangan persiapan di PTUN, dikutip dari tayangan YouTube BITV, Jumat (7/8/2026).
Menurut pihak penggugat, surat keterangan penyetaraan tersebut menjadi bagian dari administrasi pendidikan Gibran ketika mencalonkan diri dalam Pilpres 2024. Karena itu, mereka meminta keabsahan dokumen tersebut diuji melalui jalur hukum.
Persoalan yang dipersoalkan ternyata bukan hanya soal lama pendidikan. Dalam persidangan tertutup, majelis hakim juga menyoroti nomenklatur instansi dan aspek teknis yang tercantum dalam surat tersebut.
Tim penggugat menyebut terdapat persoalan terkait konsep penyetaraan pendidikan nonformal, pencantuman label SMK yang kini berada di bawah Direktorat Jenderal Vokasi, serta tanda tangan pejabat dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen).
Majelis hakim berencana memanggil dua direktorat jenderal terkait untuk memberikan klarifikasi pada persidangan berikutnya. Sidang lanjutan dijadwalkan berlangsung Kamis mendatang dan terbuka untuk umum.
Kini, surat penyetaraan pendidikan Gibran menjadi objek sengketa di PTUN. Pengadilan akan menguji apakah penerbitan dokumen tersebut telah sesuai dengan ketentuan administrasi dan regulasi pendidikan yang berlaku.
