JAKARTA — Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan mendapat sorotan DPR. Komisi VIII DPR menilai pemerintah seharusnya memperkuat mitigasi dan pencegahan, bukan menunggu kebakaran meluas atau status bencana ditetapkan.
Anggota Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mengatakan pemerintah sudah mengetahui adanya potensi kemarau panjang sehingga langkah antisipasi seharusnya dilakukan lebih awal.
“Kemampuan menangani ini sebetulnya ada yang bisa diantisipasi. Kan sudah lama disebutkan akan musim kemarau. Sudah panjang, tahu akan panjang musim kemaraunya. Antisipasinya apa?” ujar Marwan, Jumat (21/8/2026).
Menurutnya, deteksi dini dan pencegahan perlu diperkuat, termasuk dalam tugas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang menjadi mitra Komisi VIII DPR.
Negara Tetangga Diminta Ikut Mencegah
Marwan juga menanggapi kabut asap yang berdampak hingga Malaysia dan Singapura. Ia mengatakan Indonesia dapat meminta maaf atas dampak asap, tetapi negara tetangga juga diminta ikut berperan dalam pencegahan.
“Indonesia agak rumit juga menanganinya karena luasnya wilayah. Tapi perlu juga disadarkan bahwa Malaysia, Singapura juga punya kebun juga di Indonesia. Ya jangan memprotes tapi ikut dong pencegahan,” katanya.
Menurut Marwan, aktivitas perkebunan perusahaan maupun individu dari negara tetangga di Indonesia membuat mereka juga memiliki peran dalam mencegah karhutla.
DPR Dorong Revisi Aturan BNPB
Komisi VIII DPR, lanjut Marwan, tengah mendorong revisi aturan BNPB agar lembaga tersebut tidak hanya berfokus menangani bencana setelah terjadi, tetapi juga memperkuat mitigasi dan pencegahan sejak dini.
Ia menilai pola penanganan bencana harus lebih mengutamakan langkah antisipatif sebelum dampak karhutla meluas.
