JAKARTA — Unggahan akun resmi Sekretaris Kabinet (Seskab) yang membandingkan aksi demonstrasi mahasiswa dengan keramaian warga dalam peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI menuai kritik dari publik.
Unggahan tersebut dinilai sejumlah warganet sebagai respons terhadap aksi mahasiswa yang menyuarakan berbagai kritik terhadap kebijakan pemerintah.
Perbandingan itu pun memicu pertanyaan mengenai alasan akun resmi lembaga negara membuat konten yang dianggap menyindir masyarakat yang sedang menggunakan haknya untuk menyampaikan aspirasi.
Bagi publik, demonstrasi dan perayaan kemerdekaan merupakan dua hal berbeda. Warga yang turun ke jalan memiliki hak menyampaikan kritik, sementara masyarakat yang mengikuti perayaan HUT RI juga memiliki hak menikmati momentum kemerdekaan.
Kritik pun tidak selalu berarti menolak pemerintah. Kritik yang membangun justru dapat menjadi evaluasi sekaligus menjaga keseimbangan antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan masyarakat yang merasakan dampaknya.
Publik Pertanyakan Informasi Penanganan Bencana
Sorotan kemudian melebar pada komunikasi pemerintah terkait bencana. Di tengah gempa Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan, publik mempertanyakan mengapa akun resmi pemerintah tidak lebih banyak menyampaikan perkembangan penanganan di lapangan.
Masyarakat membutuhkan informasi mengenai kondisi korban, penyaluran bantuan, evakuasi, hingga langkah pemerintah menangani karhutla dan kabut asap.
Sejumlah warganet pun mempertanyakan mengapa akun negara seperti Seskab dan kementerian justru dinilai lebih menonjol dalam merespons kritik atau perdebatan di ruang publik dibandingkan menyampaikan informasi penanganan bencana.
Bagi masyarakat, komunikasi pemerintah seharusnya tidak hanya menampilkan sisi positif kebijakan, tetapi juga memberikan informasi objektif mengenai persoalan, kritik, evaluasi, dan langkah penyelesaiannya.
Pada akhirnya, kritik bukan berarti menjadi musuh pemerintah. Kritik yang konstruktif merupakan bagian dari kontrol publik agar kebijakan negara tetap berpihak kepada masyarakat.
