Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan anggaran ratusan miliar rupiah untuk mendukung pelaksanaan Program Pemenuhan Gizi Nasional. Dari total anggaran Rp232,84 triliun, sebesar Rp373,3 miliar dialokasikan untuk kegiatan teknis di luar program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Anggaran tersebut mencakup sejumlah kebutuhan, mulai dari standardisasi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pelatihan petugas penyaji makanan, hingga penguatan sistem rantai pasok.
Kepala BGN Sudaryono menyampaikan alokasi tersebut saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2026).
“ Kegiatan teknis non-MBG pemenuhan gizi sebesar Rp373,3 miliar atau 0,13 persen, seperti dipakai anggaran ini untuk standardisasi dapur SPPG, pelatihan petugas penyaji makanan, penguatan rantai pasok, hingga pemantauan mutu dan keamanan pangan di seluruh wilayah Indonesia,” kata Sudaryono.
Menurut Sudaryono, kegiatan teknis tersebut tetap menjadi bagian dari Program Pemenuhan Gizi Nasional meski tidak masuk langsung dalam anggaran MBG. Dana itu diarahkan untuk memastikan proses penyediaan dan distribusi makanan memenuhi standar yang telah ditetapkan.
Sementara itu, porsi terbesar anggaran Program Pemenuhan Gizi Nasional tetap dialokasikan untuk MBG. Dari total Rp232,84 triliun, sekitar Rp232,50 triliun atau 99,84 persen digunakan untuk pelaksanaan program tersebut.
Anggaran MBG itu mencakup penyediaan makanan bergizi bagi peserta didik, guru, serta tenaga kependidikan. Untuk kelompok penerima tersebut, BGN mengalokasikan anggaran mencapai Rp198,96 triliun.
Dengan alokasi tersebut, BGN tidak hanya menempatkan anggaran pada penyediaan makanan bagi penerima manfaat, tetapi juga memperkuat aspek pendukung seperti kualitas dapur, kemampuan petugas, rantai pasok, serta pengawasan mutu dan keamanan pangan di berbagai wilayah Indonesia.
