JAKARTA – Pernyataan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ulta Levenia Nababan mengenai rentetan erupsi sejumlah gunung api di Indonesia memicu polemik. Ulta mempertanyakan apakah erupsi enam gunung api yang terjadi dalam waktu berdekatan sepenuhnya merupakan fenomena alam atau ada faktor lain yang memengaruhinya.
Sorotan muncul setelah Ulta mengaitkan kemungkinan tersebut dengan High-frequency Active Auroral Research Program (HAARP), proyek penelitian ionosfer yang selama ini kerap dikaitkan dengan berbagai teori konspirasi.
Dalam unggahannya di media sosial, Ulta mengakui bahwa pandangannya tersebut belum memiliki dasar ilmiah yang kredibel. Namun, ia mengatakan sikap skeptis membuatnya tetap mempertimbangkan kemungkinan tersebut.
“Walau gak ada bukti ilmiah yang kredibel, tapi otak skeptis pasti berpikir atau setidaknya entertain pemikiran,” tulis Ulta.
Ulta kemudian menjelaskan alasan HAARP kerap dikaitkan dengan teori konspirasi.
“HAARP ini sering dikaitkan dengan teori konspirasi karena memang awalnya didanai oleh US Air Force, US Navy, dan DARPA (Defence Advanced Research Projects Agency). Walau tidak ada bukti ilmiah, tapi banyak spekulasi bahwa project HAARP bisa mengendalikan cuaca, membuat badai, hingga gempa bumi,” tulisnya.
Pernyataan tersebut sontak menjadi bahan perbincangan publik. Kritik bermunculan karena dugaan mengenai keterkaitan HAARP dengan aktivitas vulkanik dinilai lebih dekat dengan teori konspirasi ketimbang penjelasan berbasis ilmu kebumian.
Terlebih, Indonesia memang berada di kawasan Ring of Fire dan memiliki banyak gunung api aktif. Aktivitas vulkanik pada sejumlah gunung dalam periode berdekatan tidak serta-merta menjadi bukti adanya hubungan dengan teknologi tertentu.
Polemik semakin ramai setelah ahli gempa dan tsunami BMKG, Daryono, ikut memberikan tanggapan. Ia menegaskan bahwa manusia tidak memiliki sumber energi yang cukup besar untuk merekayasa pergerakan magma dalam skala besar. Daryono bahkan menyebut narasi yang mengaitkan erupsi beruntun dengan rekayasa teknologi sebagai bentuk disinformasi yang mengabaikan sains dasar.
Perdebatan ini pada akhirnya menunjukkan pentingnya kehati-hatian pejabat publik ketika membicarakan bencana. Sikap kritis tentu diperlukan, tetapi spekulasi yang belum didukung bukti ilmiah juga berisiko membuat masyarakat semakin bingung dalam memahami ancaman bencana.
Di tengah situasi erupsi, publik sejatinya lebih membutuhkan informasi mengenai status gunung api, potensi bahaya, wilayah terdampak, serta langkah mitigasi yang dapat dilakukan. Untuk urusan tersebut, penjelasan dari lembaga dan ahli terkait menjadi rujukan yang jauh lebih penting daripada dugaan yang belum terbukti.
