JAKARTA – Data sosial ekonomi yang belakangan menggila, mulai dari rakyat kecil yang tercatat masuk kategori desil 8 hingga pejabat yang justru berada di desil 4, ikut mengorek kembali laporan lama yang pernah diterima Presiden Prabowo Subianto.
Laporan tersebut berkaitan dengan pernyataan Prabowo yang menyebut statistik Indonesia saat ini lebih baik dibanding Jepang dan sejumlah negara Eropa. Klaim itu kembali menjadi sorotan setelah Ahli Forensik Digital Josua Sinambela mempertanyakan kualitas laporan yang diterima Presiden.
Josua juga menyinggung besarnya anggaran Badan Pusat Statistik (BPS), termasuk anggaran sensus yang disebutnya mencapai Rp7 triliun.
“Dari Anggaran Sensus BPS yang mencapai 7 Trilliun sih harusnya hasilnya lebih baik dari negara manapun didunia ini,” tulis Josua melalui akun Facebook.
Menurut Josua, besarnya anggaran semestinya sejalan dengan kualitas data yang dihasilkan. Ia pun mempertanyakan validitas laporan yang sampai kepada Presiden.
“Tapi entah kenapa boong atau tidak sesuai faktanya,” ujar Josua.
Ia juga mempertanyakan mengapa laporan yang dinilainya bermasalah masih dapat dipercaya.
“Laporan ABS begini kok masih bisa dipercaya,” tambahnya.
Prabowo Sebut Dapat Laporan
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat meresmikan 1.079 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri di Jakarta Barat, Jumat (13/2/2026).
Prabowo mengatakan dirinya mendapat laporan bahwa statistik Indonesia lebih baik dibanding Jepang dan sejumlah negara Eropa. Ia pun meminta agar informasi tersebut diverifikasi.
“Saya dapat laporan kemarin, ini tolong diverifikasi. Tapi saya dapat laporan, kita punya statistik hari ini. Insya Allah kita pertahankan, kalau bisa kita kurangi lagi. Kita punya statistik itu lebih baik dari Jepang dan lebih baik dari Eropa,” ungkapnya.
Prabowo menambahkan bahwa laporan tersebut baru diterimanya dua hari sebelumnya.
Pernyataan itu kini kembali relevan di tengah polemik mengenai akurasi data sosial ekonomi. Perbedaan kondisi masyarakat di lapangan dengan kategori dalam data desil memunculkan pertanyaan mengenai proses pendataan, pemutakhiran, dan validasi data pemerintah.
Namun, kritik Josua merupakan pertanyaan terhadap laporan yang diterima Presiden, bukan bukti independen bahwa statistik Indonesia secara keseluruhan lebih buruk dibanding Jepang atau negara-negara Eropa.
