MAKASSAR – Krisis BBM di Sulawesi Selatan mulai merembet ke aktivitas pendidikan. Antrean panjang di sejumlah SPBU membuat akses transportasi warga terganggu hingga pemerintah terpaksa mengalihkan pembelajaran siswa ke sistem daring.
Dinas Pendidikan Kota Makassar menerbitkan Surat Edaran Nomor 400.3.5/17/Disdik/IX/2026 yang mengatur pembelajaran TK, SD, dan SMP dilakukan secara daring pada 12–19 September 2026.
Kebijakan serupa diterapkan Pemerintah Provinsi Sulsel untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB. Melalui Surat Edaran Nomor 100.3.4/8413/DISDIK, pembelajaran dialihkan ke daring pada 14–18 September 2026. Perubahan ini juga berdampak pada penyesuaian distribusi Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa.
Di tengah kelangkaan tersebut, pemerintah juga memperketat pembelian BBM subsidi. Dinas ESDM Sulsel memberlakukan sistem ganjil-genap mulai 13 September 2026, termasuk pengaturan waktu pengisian bagi truk pada malam hari.
Pengisian BBM juga dibatasi hanya ketika indikator kendaraan menunjukkan sisa bahan bakar berada di satu bar. Kebijakan ini diberlakukan sebagai bagian dari upaya mengendalikan konsumsi di tengah terbatasnya pasokan.
Pembatasan serupa diterapkan di Kabupaten Luwu Utara. Berdasarkan imbauan bupati yang berlaku sejak 9 September 2026, pembelian Pertalite dibatasi maksimal Rp35 ribu untuk sepeda motor dan Rp200 ribu untuk mobil.
Rangkaian kebijakan tersebut menunjukkan dampak kelangkaan BBM yang semakin meluas, dari antrean panjang di SPBU hingga mengganggu kegiatan belajar siswa dan distribusi kebutuhan program pemerintah.
