JAKARTA – Program Sekolah Rakyat mulai mendapat sorotan serius dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri. Bukan tanpa alasan, aparat menemukan sejumlah celah yang dinilai berpotensi membuka ruang penyelewengan anggaran dalam program tersebut.
Kortastipidkor melakukan monitoring sejak tahap awal pembangunan untuk mengantisipasi potensi korupsi. Salah satu titik rawan yang ditemukan berada pada penentuan data penerima berdasarkan desil 1 dan 2, yang seharusnya menyasar masyarakat miskin ekstrem.
Kasubdit III Direktorat Pencegahan Kortastipidkor Polri, Kombes Fernando, mengungkapkan hasil pengecekan lapangan di sejumlah Sekolah Rakyat di Jakarta Selatan dan Bogor. Tim menemukan siswa yang dinilai tidak sesuai dengan kriteria penerima, bahkan ada orangtua yang memiliki penghasilan hingga Rp20 juta per bulan.
Beberapa siswa juga diketahui memiliki akses m-banking dan menggunakan layanan pesan-antar makanan. Temuan tersebut membuat Kortastipidkor mempertanyakan akurasi penentuan desil penerima program dan telah berkoordinasi dengan BPS untuk memperbaikinya.
Tak hanya soal penerima, pengadaan barang juga menjadi titik yang disorot karena dinilai rawan penyimpangan. Kortastipidkor menemukan persoalan terkait kesesuaian harga dan kualitas barang, salah satunya pada pengadaan sepatu siswa.
Program ini juga dinilai berjalan cukup tergesa-gesa. Perencanaan pembangunan 165 Sekolah Rakyat disebut dilakukan hanya dalam waktu sekitar tiga bulan dengan anggaran mencapai triliunan rupiah.
Kondisi tersebut menjadi perhatian aparat karena semakin besar anggaran dan semakin cepat proses pengadaan, semakin penting pula pengawasan dilakukan sejak awal.
Kortastipidkor pun menegaskan pengawasan diperlukan agar program yang seharusnya ditujukan untuk masyarakat miskin tidak justru menjadi celah penyimpangan anggaran.
