JAKARTA – Perombakan besar-besaran pejabat Kementerian Keuangan yang dilakukan saat Purbaya Yudhi Sadewa masih menjabat Menteri Keuangan kini menuai sorotan. Direktur Jenderal Pajak (DJP) Bimo Wijayanto meminta agar sebagian perombakan tersebut ditunda hingga dilakukan evaluasi ulang.
Perombakan yang dilakukan pada 10 September 2026 itu menyasar ratusan pejabat Kemenkeu, termasuk di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Namun, muncul persoalan terkait sejumlah nama yang masuk dalam daftar rotasi.
Bimo Wijayanto menyebut terdapat beberapa nama yang dinilai tidak melalui proses assessment talent management sebelum masuk dalam daftar perombakan.
“Itu kan usulan kita, rotasi itu. Cuma memang ada beberapa yang nama-nama ‘ajaib’ yang tidak ikut proses assessment talent management,” ujar Bimo.
Menurut Bimo, kondisi tersebut menjadi alasan dirinya bersama Direktur Jenderal Bea Cukai Djaka Budhi Utama meminta agar perombakan tersebut ditunda atau dibatalkan. Ia menilai hal itu berkaitan dengan rasa keadilan bagi pejabat lain yang telah mengikuti proses seleksi dan penilaian.
“Kemudian itu yang membuat saya dan Dirjen Bea Cukai meminta untuk ditunda dahulu, dibatalkan, karena sinyalnya nggak bagus bagi pasukan yang lain, yang ikut susah payah ikut assessment, ikut ujian, ikut talent management,” katanya.
Bimo memastikan pejabat yang dinilai tidak memenuhi prosedur akan dibatalkan dari daftar rotasi dan dikembalikan ke posisi sebelumnya.
“Yang nggak memenuhi syarat tadi dibatalkan. Yang lain-lain tetap,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan masih akan mempelajari proses perombakan tersebut sebelum mengambil keputusan.
Ia mengatakan perlu melihat proses dan aturan yang menjadi dasar pelantikan pejabat era Purbaya.
Perombakan pejabat Kemenkeu ini menjadi salah satu dinamika yang muncul setelah pergantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara.
