JAKARTA – Keberanian Ombudsman RI mengacak-acak ‘borok’ Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong rupanya memicu kekhawatiran serius dari Senayan. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kompleks Parlemen, Selasa (29/9/2026), Anggota Komisi II DPR RI, Zulkifli Anwar, melontarkan peringatan tak biasa kepada jajaran Ombudsman: awas kena santet!
Peringatan bernada klenik ini bukan tanpa alasan. Langkah berani Ombudsman menyoroti sejumlah fasilitas tak wajar di lapas tersebut dipastikan membuat sejumlah pihak kebakaran jenggot dan tidak terima.
“Sebagai mitra, katakanlah sebagai senior, hanya satu saja pesan saya, jaga diri kalian masing-masing. Jangan kalian kena santet. Itu saja,” tegas Zulkifli. Ia menyadari betul bahwa gebrakan Ombudsman ini mendapat dukungan luas dari publik, namun di sisi lain berpotensi memicu dendam dari pihak-pihak yang kepentingannya terganggu.
Tak hanya ancaman gaib, Anggota Komisi II lainnya, Fauzan Khalid, turut membeberkan dua ancaman nyata yang kini mengintai lembaga pengawas pelayanan publik tersebut seiring meroketnya pamor mereka. Pertama, ancaman teror dari pihak yang dirugikan. Kedua, ‘serangan’ halus berupa tawaran menggiurkan alias suap agar Ombudsman tutup mata dan berhenti mengusut tuntas.
“Saya ingin ingatkan, perkuat lagi SOP internal. Kita akan back up terus Ombudsman demi perbaikan pelayanan publik,” ujar Fauzan.
Merespons rentetan warning dari kursi parlemen, Anggota Ombudsman RI, Syafrida Rasahan, bergegas menenangkan publik. Ia memastikan seluruh jajarannya saat ini dalam kondisi aman tanpa ada ancaman atau teror apa pun pascal-sidak. “Alhamdulillah kami semua dalam keadaan selamat, tidak ada teror yang kami alami,” ungkapnya seraya memohon doa restu kelancaran tugas.
Di sisi lain, Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mendesak agar temuan ini tak sekadar jadi bahan perdebatan viral, melainkan harus dijadikan momentum perbaikan tata kelola pemasyarakatan secara nasional.
Efek domino dari sidak tertanggal 23 September 2026 itu nyatanya langsung memakan ‘korban’. Buntut dari temuan fasilitas janggal dan insiden dihalang-halanginya petugas Ombudsman saat hendak masuk, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) bertindak tegas.
Atas instruksi langsung Menteri Agus Andrianto, sebanyak lima pejabat struktural Lapas Cibinong resmi dinonaktifkan sejak Sabtu (26/9/2026) untuk keperluan pemeriksaan internal. Kelima petinggi lapas yang kini harus ‘turun tahta’ itu meliputi Kepala Lapas, Kepala Pengamanan Lapas, Kasi Pembinaan dan Pendidikan, Kasi Keamanan dan Ketertiban, hingga Kepala Urusan Umum.
