JAKARTA — Di saat para elite politik di Senayan dan Istana sibuk ‘cakar-cakaran’ berebut kekuasaan dan saling sadap, sebuah tragedi senyap justru tengah mencekik rakyat bawah. Potret muram ketenagakerjaan Indonesia terbongkar telanjang lewat rilis Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2026. Secara mengejutkan, tercatat sebanyak 880,43 ribu jiwa kaum terdidik lulusan sarjana (Diploma IV hingga S3) terpaksa gigit jari lantaran terjebak dalam status pengangguran akut.
Mirisnya, di tengah angka sarjana yang nganggur tersebut, pemerintah justru bertepuk dada mengklaim angka pengangguran terbuka (TPT) turun tipis menjadi 7,38 juta jiwa. Namun, klaim ini rupanya bak ‘prank’ statistik belaka. Deputi BPS, Moh. Edy Mahmud, membeberkan bahwa penurunan ini mengacu pada standar International Labour Organization (ILO).
Artinya, siapa pun yang bekerja walau hanya satu jam dalam seminggu—termasuk korban PHK yang beralih ngojol atau sekadar ikut program MagangHub—otomatis sudah dihapus dari daftar pengangguran!
Realitas pahit justru meledak di sektor pekerja rentan. BPS mencatat terjadinya pembengkakan luar biasa pada pekerja informal yang kini menembus angka 85,73 juta orang (57,93 persen). Lebih ngeri lagi, kaum “setengah penganggur”—mereka yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu dan ngos-ngosan mencari tambahan penghasilan—meroket pesat menyentuh 12,84 juta jiwa.
Menyoroti kejanggalan ini, Peneliti INDEF, Riza Annisa Pujarama, langsung menampar keras narasi pertumbuhan ekonomi 5,47 persen yang kerap dipamerkan para pejabat.
“Pertumbuhan tinggi, tapi kualitas pekerjaan yang ada untuk penduduk bekerja itu tidak mengalami peningkatan,” kritik tajam Riza.
Ia mengingatkan pemerintah agar tidak mabuk oleh ilusi angka makroekonomi semata, sementara belasan juta rakyat di akar rumput terpaksa kerja serabutan di tengah suhu politik yang makin mendidih.
