JAKARTA – Skandal “klaster hunian mewah” di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong berbuntut panjang. Menindaklanjuti temuan mengejutkan dari inspeksi mendadak Ombudsman RI, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) bergerak cepat mengambil langkah tegas berskala nasional.
Kemenimipas secara resmi telah menerbitkan Surat Edaran (SE) berisi instruksi penertiban besar-besaran yang menyasar seluruh Lapas dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Indonesia. Langkah ini diambil sebagai respons langsung atas terungkapnya fasilitas tak wajar di dalam sel, seperti kulkas, sofa, hingga sengaja dihilangkannya kamera pengawas (CCTV) di area vital Lapas Cibinong yang sebelumnya sempat memicu amarah Komisi XIII DPR RI.
Melalui surat edaran tersebut, Kemenimipas secara tegas menginstruksikan jajaran pimpinan Lapas dan Rutan di seluruh daerah untuk segera melakukan penertiban menyeluruh di setiap blok tahanan.
Instruksi krusial dalam edaran tersebut mencakup perintah pembongkaran terhadap segala bentuk modifikasi bangunan, sekat kamar, atau penambahan fasilitas fisik di dalam sel yang terbukti melanggar standar operasional prosedur (SOP).
Selain menyasar fisik bangunan, Kemenimipas juga mewajibkan petugas lapas untuk memperketat pengawasan di jalur masuk barang. Seluruh barang bawaan yang tidak sesuai aturan harus disita guna memastikan tidak ada lagi perabotan elektronik maupun barang mewah yang bisa diselundupkan ke dalam area tahanan demi memberikan perlakuan khusus bagi warga binaan tertentu.
Langkah cepat melalui surat edaran ini diharapkan menjadi terapi kejut (shock therapy) sekaligus bukti nyata komitmen Kemenimipas dalam membersihkan institusi pemasyarakatan dari praktik penyimpangan. Penertiban ini menjadi penegas bahwa transparansi dan akuntabilitas fasilitas tahanan harus kembali berpedoman pada aturan hukum yang berlaku, tanpa pandang bulu.
