SIAK – Kabar pengangkatan seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai Januari 2027 mendapat respons beragam dari pemerintah daerah. Bupati Siak Afni Zulkifli, menyambut kabar tersebut, tetapi sekaligus mempertanyakan siapa yang akan menanggung beban gaji ribuan pegawai tersebut.
Melalui pernyataannya pada Minggu (8/11/2026), Afni menyebut kebijakan itu sebagai kabar gembira. Namun, ia kemudian melontarkan pertanyaan yang menjadi persoalan utama bagi pemerintah daerah. “Jika semua jadi PPPK penuh waktu, pertanyaannya, siapa yang akan membayar gaji mereka nantinya ya?” ujarnya.
Afni menjelaskan, beban belanja pegawai Kabupaten Siak saat ini sudah mencapai 47,77 persen dari total belanja daerah. Pemkab Siak memiliki sekitar 4.800 PNS, sementara lebih dari 11.000 pegawai lainnya berstatus PPPK paruh waktu, PPPK penuh waktu, dan tenaga non-ASN.
Setiap bulan, pemerintah daerah harus menyediakan anggaran sekitar Rp19,6 miliar atau setara Rp275 miliar per tahun khusus untuk membayar gaji PPPK. Jumlah tersebut belum termasuk tunjangan. Di tengah penurunan Transfer ke Daerah (TKD), Afni menilai beban tersebut semakin mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah pusat menyiapkan anggaran sekitar Rp31,1 triliun untuk membiayai pengalihan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu mulai Januari 2027. Namun, Afni mengaku Pemkab Siak masih menunggu petunjuk teknis mengenai mekanisme pembayaran, status kepegawaian, serta pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah. Untuk mengantisipasi ketidakpastian, Pemkab Siak tetap memasukkan anggaran gaji PPPK dalam RAPBD 2027.
