Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari kursi wakil presiden ternyata belum menutup perdebatan. Mahfud MD justru membuka babak baru yang lebih panas. Dalam siniar Terus Terang yang tayang di kanal YouTube Mahfud MD Official pada Selasa (17/11/2026), mantan Menko Polhukam itu menegaskan kalau mundur tidak otomatis menghapus pertanggungjawaban hukum.
Menurut Mahfud, konstitusi memang tidak mengatur secara khusus bagaimana mekanisme pemberhentian seorang wakil presiden. Pengunduran diri dan pemberhentian punya konsekuensi administratif yang berbeda, termasuk soal hak pensiun.
Jadi jangan buru-buru menganggap semua urusan selesai hanya karena surat pengunduran diri sudah diserahkan ke MPR pada 12 November lalu.Yang paling menohok, Mahfud menilai pertanggungjawaban pidana tetap bisa diproses apabila dalam proses yang memungkinkan Gibran maju sebagai calon wakil presiden ditemukan unsur tindak pidana. Sanksinya pun tidak main-main, mulai dari pencabutan hak politik sampai kewajiban mengembalikan uang negara yang sudah terpakai, tergantung tuntutan jaksa dan putusan hakim nantinya.
Fasilitas negara yang sudah diterima selama menjabat juga disebut bisa digugat agar dikembalikan. Logikanya sederhana, kalau jabatan itu diraih lewat proses yang bermasalah, maka segala yang melekat di dalamnya ikut dipertanyakan. Pernyataan ini langsung menyulut perdebatan sengit di media sosial, warganet terbelah antara yang menuntut penuntasan hukum dan yang menilai bangsa ini sebaiknya segera move on.
Konteksnya memang panjang. Mahkamah Konstitusi pada 6 Oktober 2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah atau diploma pendidikan luar negeri setara SMA, lalu Mahkamah Agung pada 30 Oktober 2026 membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran lewat putusan kasasi. Sampai berita ini ditulis, belum ada proses pidana yang diumumkan, tapi bola kini jelas berada di tangan penegak hukum dan publik akan mengawasi setiap langkahnya.