JAKARTA — Di tengah gejolak kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap pejabat negara, sebuah peringatan keras dialamatkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Praktisi intelijen sekaligus mantan anggota Badan Intelijen Negara (BIN), Kolonel (Purn.) Sri Radjasa Chandra, memperingatkan Prabowo untuk tidak meremehkan kekuatan jaringan politik yang ia sebut sebagai “Geng Solo”.
Istilah “Geng Solo” ini merujuk pada kelompok dan jejaring loyalis Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Meskipun Gibran Rakabuming Raka telah mundur dari kursi Wapres dan posisi Kapolri berganti, Radjasa mengklaim tentakel jaringan tersebut masih mencengkeram kuat pemerintahan.
“Nah, kalau melihat seperti ini, Bang, kekuatan Geng Solo atau tentakel Geng Solo yang berada di pemerintahan ini mungkin baru 30 persen, belum sepenuhnya. Bahkan baru 30 persen yang terhapus,” kata Radjasa saat berbincang dalam siniar bersama pakar hukum tata negara Refly Harun, Senin (16/11/2026).
Ketika Refly menanggapi bahwa berarti masih ada 70 persen kekuatan yang tersisa, Radjasa membenarkannya dengan nada memperingatkan.
“Masih 70 persen. Tapi jangan salah, Bang, kekuatan logistik dia full power. Apa pun bisa dilakukan, termasuk membuat situasi chaos,” ujarnya.
Kendati angka tersebut merupakan perkiraan kasar tanpa rincian metodologi kuantitatif, Radjasa menyoroti kasus penyadapan ilegal di internal Polri sebagai indikasi kuat. Ia mendesak Prabowo menjadikan skandal penyadapan ini sebagai momentum strategis untuk “bersih-bersih” tanpa pandang bulu.
“Jangan lagi presiden mengedepankan atau pakewuh dengan tadi politik balas budi, politik sandra. Tunjukkan sikap kenegarawannya,” kata Radjasa.
Ia memperingatkan bahwa pengusutan yang berhenti pada level kroco tidak akan menyelesaikan akar masalah.
“Lakukan bersih-bersih sekalipun dia harus hancur, tapi negara ini selamat,” ujarnya menegankan bahwa kepentingan negara harus di atas utang budi.
Radjasa juga menyoroti wacana politik yang masih berusaha mempertahankan pengaruh kelompok ini, seperti isu pencalonan Gibran di Pilpres 2029 hingga cawe-cawe penentuan pengganti kursi Wapres. Menurutnya, pergantian posisi tidak otomatis menghapus jaringan yang sudah mengakar.
Skandal Penyadapan LIMS Polri
Tudingan Radjasa ini mengiringi panasnya pengusutan kasus penyadapan ilegal oleh internal Polri. Kabareskrim Polri, Komjen Asep Safrudin, sebelumnya mengungkap bahwa penyadapan tanpa prosedur tersebut terjadi pada periode 2025-2026 atau kurang lebih selama satu tahun.
“Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur seperti diatur dalam tata cara penyadapan Polri di Perkap Nomor 5 Tahun 2010,” ucap Asep dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Ia menyebut para tersangka memasukkan nomor-nomor ponsel untuk disadap ke server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui verifikasi.
“Kemudian nomor-nomor tersebut disadap tanpa kaitan atau tanpa adanya proses penegakan hukum, baik penyelidikan dan penyidikan yang berdasarkan undang-undang yang berlaku,” ucapnya.
Namun, para tersangka disebut memerintahkan penghapusan terhadap file hasil sadapan pada komputer sistem LIMS tersebut pada Oktober 2026, tak lama setelah Jenderal Listyo Sigit Prabowo digeser dari Kapolri menjadi Kepala Kantor Staf Presiden (KSP).
Bareskrim kini telah menetapkan sejumlah tersangka, termasuk mantan Kepala Bagian Monitoring (Kabakmon) Polri, Irjen Slamet Uliandi, yang disebut berperan memberikan izin penyadapan hingga penghapusan data.
“Bareskrim Polri kemudian melakukan serangkaian langkah penyelidikan dan penyidikan dengan telah memeriksa saksi 10 orang dan 3 orang saksi ahli,” tuturnya.
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal berlapis mulai dari KUHP hingga UU ITE dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara.