Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) akhirnya buka suara terkait viralnya video Gubernur Sumut Bobby Nasution yang menghentikan truk berpelat BL (Aceh) dan meminta agar diganti menjadi pelat BK (Sumut). Aksi tersebut menuai polemik hingga memicu kritik publik.
Kepala Dinas Kominfo Sumut, Erwin Hotmansyah Harahap, menyampaikan permintaan maaf dan menegaskan tidak ada larangan bagi kendaraan berpelat luar untuk melintas di wilayah Sumut. “Semua orang tetap bebas melintas, bekerja, ataupun berdagang di wilayah Sumut,” ujarnya.
Erwin menjelaskan, maksud dari ajakan penggunaan pelat BK/BB adalah agar kendaraan yang beroperasi di Sumut mendaftarkan pajak kendaraan bermotor di daerah tersebut, sehingga pajak dapat masuk ke kas daerah untuk pembangunan jalan dan fasilitas publik.
Gubernur Bobby sendiri menjelaskan kronologi kejadian. Saat itu ia bersama rombongan sedang meninjau jalan amblas di Langkat menuju Tangkahan. Dalam perjalanan, mereka menemukan kendaraan dengan tonase berlebih dan berpelat luar Sumut. Bobby pun menegur sopir truk tersebut, bukan melakukan penilangan, melainkan meminta agar pesan disampaikan kepada pemilik kendaraan.
Menurut Bobby, kebijakan pelat BK/BB tidak berlaku untuk kendaraan yang hanya melintas, melainkan ditujukan kepada kendaraan perusahaan yang beroperasi secara tetap di Sumut. Ia juga menegaskan kebijakan itu bukan bentuk diskriminasi terhadap daerah lain.
Meski sudah ada klarifikasi, kritik tetap bermunculan. Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, menyebut tindakan menghentikan truk hanya karena pelat Aceh adalah tindakan sewenang-wenang yang bisa memicu konflik antarprovinsi. “Tidak ada aturan yang memberi kepala daerah hak melarang kendaraan dari provinsi lain melintas,” tegasnya.
Kasus ini kini menjadi perhatian publik, sementara Pemprov Sumut berjanji memperbaiki komunikasi agar kebijakan serupa tidak kembali menimbulkan salah persepsi.
