JAKARTA — Krisis kabut asap lintas batas akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia resmi masuk dalam agenda pembahasan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-49 di Manila, Filipina, pada November mendatang. Filipina selaku ketua ASEAN telah mengonfirmasi bahwa isu krusial ini akan dibahas dalam pertemuan persiapan para menteri luar negeri kawasan.
Merespons hal tersebut, Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir menegaskan bahwa Indonesia telah menuntaskan seluruh kewajiban pelaporan secara berkala. Seluruh data penanggulangan telah diserahkan melalui mekanisme ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution (ACCTHPC) yang berstatus level 3 sejak Agustus lalu.
“Jadi kita sudah men-share semua data-data kita, apa langkah-langkah yang kita lakukan, situasinya, perkembangannya,” ujar Arrmanatha, Kamis (15/10/2026).
Menanggapi rencana Malaysia yang secara khusus akan mengangkat isu ini, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Vahd Nabyl Mulachela, memastikan pemerintah memandang persoalan karhutla dengan sangat serius. Namun, ia mengingatkan bahwa ASEAN sejatinya telah memiliki kerangka kerja sama regional yang mapan.
“Sebetulnya mekanisme ASEAN yang membahas tentang isu ini sendiri sudah established, sudah ada dan sudah berjalan,” tutur Vahd dalam konferensi pers, Kamis (22/10/2026).
Di sisi lain, rencana pembahasan isu karhutla di KTT ASEAN mendapat sambutan positif dari Senayan. Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, menilai hal ini sebagai momentum strategis untuk memperkuat kerja sama kawasan.
“Tujuan akhirnya adalah melindungi rakyat Indonesia sekaligus memastikan masyarakat negara tetangga tidak terus menghadapi ancaman kabut asap lintas batas,” ungkap Johan, Jumat (23/10/2026).
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR lainnya, Daniel Johan, mendorong Indonesia untuk tampil di depan alih-alih bersikap defensif. Ia mendesak pemerintah memanfaatkan perjanjian ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) 2002 sebagai fondasi diplomasi.
“Perlu dan penting, bahkan Indonesia yang harus mengambil inisiatif dan kepemimpinan dengan membawa data, agenda evaluasi, dan roadmap perbaikan bersama di KTT, agar Indonesia yang pegang kendali solusi regional ini,” pungkas Daniel.
