JAKARTA — Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan. Sejumlah hasil survei menunjukkan kepuasan publik berada di kisaran 50 persen, sementara salah satu pengukuran bahkan memberikan skor 5,8 dari 10 atau belum menembus angka 6.
Hasil survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) yang dilakukan pada 5–19 Juli 2026 mencatat tingkat masyarakat yang sangat atau cukup puas terhadap kinerja Prabowo sebesar 51,1 persen. Sementara itu, 46,9 persen responden menyatakan kurang atau tidak puas.
Hasil serupa terlihat dalam survei Lembaga Survei Indikator. Tingkat kepuasan tercatat 49,5 persen, sedangkan responden yang kurang atau tidak puas mencapai 48,8 persen.
Dalam pengukuran lainnya, kinerja Prabowo memperoleh skor 5,8 dari 10. Angka tersebut menggambarkan tingkat kepuasan publik yang masih berada di bawah enam.
Ekonomi Jadi Sumber Kegelisahan
Salah satu persoalan yang disebut menjadi sumber utama ketidakpuasan adalah kondisi ekonomi nasional. Mayoritas responden menilai situasi ekonomi saat ini masih buruk.
Kondisi tersebut turut berpengaruh terhadap penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Tingkat kepuasan disebut mengalami penurunan cukup tajam dibandingkan periode sebelumnya, ketika kepuasan masih mencapai 75 persen pada Desember 2025 dan 58 persen pada Maret 2026.
Meski kondisi ekonomi nasional dinilai mengkhawatirkan, masyarakat masih menyimpan optimisme terhadap kondisi ekonomi rumah tangga. Mayoritas responden berharap kondisi ekonomi keluarga mereka membaik dalam satu tahun mendatang.
Sementara itu, layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan masih dinilai relatif baik oleh masyarakat.
MBG Dikenal Luas, tetapi Pelaksanaannya Dipersoalkan
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu program pemerintah dengan tingkat pengenalan yang sangat tinggi. Awareness terhadap program tersebut disebut mencapai hampir 99 persen.
Namun, tingginya tingkat pengenalan tidak otomatis diikuti kepuasan. Di antara masyarakat yang mengetahui MBG, lebih dari separuh menilai pelaksanaannya kurang baik atau tidak baik.
Hal serupa juga terlihat di kalangan keluarga penerima manfaat. Lebih dari separuh menyatakan kurang puas atau tidak puas terhadap pelaksanaan program tersebut.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan ekonomi dan pelaksanaan program prioritas pemerintah menjadi faktor yang ikut membentuk penilaian publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo.
