JAKARTA — Polemik penetapan desil masyarakat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) membuat pemerintah turun tangan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan proses pemutakhiran data sedang dipercepat setelah muncul sejumlah temuan ketidaksesuaian di lapangan.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah pekerja sektor informal, seperti pedagang pentol hingga pegawai UMKM, yang justru tercatat dalam desil 9 dan 10. Padahal, kedua kategori tersebut merupakan kelompok 20 persen masyarakat dengan tingkat kesejahteraan tertinggi.
Purbaya mengakui masih terdapat persoalan dalam pendataan dan memastikan pemerintah tengah memperbaikinya bersama Badan Pusat Statistik (BPS).
“Makanya sedang diperbaiki itu data DTSEN-nya. Saya mengeluarkan uang cukup banyak lho untuk ke BPS tahun ini,” kata Purbaya, Rabu (26/8/2026).
Menurutnya, pemerintah telah memenuhi permintaan tambahan anggaran dari BPS yang diajukan sejak awal tahun.
Dana tersebut digunakan untuk memastikan kualitas data sosial ekonomi masyarakat semakin akurat.
Purbaya menyebut total anggaran untuk pemutakhiran DTSEN dan Sensus Ekonomi 2026 mencapai sekitar Rp7 triliun.
“Jadi tahun depan harusnya sih akan lebih baik,” ujarnya.
Perbaikan DTSEN dinilai penting karena data tersebut menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menentukan kelompok penerima berbagai program bantuan dan kebijakan sosial. Kesalahan pengelompokan desil berpotensi membuat masyarakat yang seharusnya menerima bantuan justru tidak masuk dalam sasaran.
Pemerintah pun diharapkan dapat memastikan proses pemutakhiran berjalan akurat sehingga kondisi ekonomi masyarakat di lapangan benar-benar tercermin dalam data nasional.
