JAKARTA – Menteri Sosial RI sekaligus mantan Sekjen PBNU, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), akhirnya angkat bicara meredam bola liar terkait konsesi tambang Nahdlatul Ulama (NU). Ia menyayangkan beredarnya isu miring yang menarasikan seolah-olah tengah terjadi ‘perang saudara’ memperebutkan uang tambang di internal pengurus.
“Tambang ini belum produksi. Bentar dulu, nanti dulu. Tapi isunya kan sudah seperti rebutan tambang, rebutan uang,” sentil Gus Ipul dalam podcast Akbar Faizal Uncensored, Senin (28/9/2026) malam.
Gus Ipul menegaskan, izin konsesi tersebut murni pemberian pemerintah demi kemandirian finansial NU, bukan hasil organisasi meminta-minta. Pengelolaannya pun dipastikan tidak akan digarap ‘serabutan’ oleh kiai atau pengurus, melainkan diserahkan kepada pihak ketiga (investor) yang profesional melalui badan usaha berbadan hukum di bawah PBNU.
Seiring bergantinya tongkat komando PBNU ke era Gus Kikin, Gus Ipul menjamin aset jumbo tersebut akan diserahkan sepenuhnya kepada kepengurusan baru. Ia mewanti-wanti bahwa tambang tersebut adalah urat nadi perekonomian umat, sehingga pengelolaannya wajib transparan dan bebas dari kepentingan kantong pribadi.
“Itu milik jamiah, milik organisasi. Nanti harus diserahkan kepada pengurus yang baru. Ini kan bukan milik pribadi,” tegasnya. Segala aspek mulai dari pemilik, tata kelola, hingga perjanjian investor, menurutnya harus dibuka terang benderang ke publik.
Di sisi lain, Gus Ipul juga menepis keras isu adanya intervensi dari Istana dalam dinamika pergantian pengurus PBNU belakangan ini. Ia menjamin Presiden Prabowo Subianto sangat menghormati independensi organisasi dan tidak pernah cawe-cawe mencampuri dapur internal NU.
Saat ini, lanjut Gus Ipul, NU tengah sibuk merapatkan barisan. Konsolidasi internal besar-besaran, mulai dari penyempurnaan aturan tata kelola, pengembangan ekonomi, hingga digitalisasi, terus dikebut agar muruah dan kepentingan organisasi tak mudah terombang-ambing oleh pusaran dinamika politik.
