PT IMC Pelita Logistik Tbk (PSSI) akhirnya angkat bicara terkait polemik dua kapal bertuliskan nama JKW Mahakam dan Dewi Iriana yang viral karena diduga terlibat pengangkutan hasil tambang nikel di wilayah Raja Ampat serta disangkutpautkan dengan nama Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara.
Melalui keterbukaan informasi, Sekretaris Perusahaan IMC Pelita Logistik, Desi Femilinda Safitri, menegaskan bahwa kapal-kapal tersebut memang milik perseroan, namun tidak terafiliasi dengan tokoh publik mana pun maupun kegiatan pertambangan yang sedang menjadi sorotan.
“Peran perseroan murni sebagai penyedia jasa transportasi laut dan kegiatan operasional kapal-kapal kami dilakukan oleh penyewa berdasarkan kebutuhan logistik mereka,” jelas Desi, Selasa (10/6/2025).
Ia juga menepis dugaan penamaan kapal merujuk pada tokoh publik dan menekankan bahwa nama-nama tersebut mengacu pada wilayah operasional di Kalimantan Timur.
“Tidak dimaksudkan untuk merujuk atau mengasosiasikan dengan tokoh publik mana pun, serta mengacu pada wilayah operasional di Kalimantan Timur, khususnya sekitar Sungai Mahakam,” ujarnya.
Menanggapi video dan foto yang menyebar luas di media sosial, Desi menyebut gambar tersebut adalah dokumentasi lama yang tidak mencerminkan aktivitas kapal saat ini.
“Tidak terkait dengan aktivitas pengangkutan di wilayah Raja Ampat,” tegasnya.
Di tengah sorotan publik, DPR turut angkat suara, meminta pemerintah untuk menyelidiki struktur kepemilikan perusahaan secara menyeluruh. Hal ini terkait munculnya dugaan afiliasi dengan entitas asing, termasuk isu yang menyebut PT IMC Pelita Logistik memiliki keterkaitan dengan perusahaan Israel, karena kemiripan nama dengan perusahaan milik Stef Wertheimer.
Namun berdasarkan klarifikasi Fraksi PKS di DPR, tuduhan itu tidak berdasar. “PT IMC Pelita Logistik adalah bagian dari perusahaan yang berbasis di Singapura, bukan Israel,” dan “Tidak ditemukan kepemilikan asing termasuk dari Israel.”
Secara resmi, pemilik saham mayoritas PSSI adalah warga negara Indonesia, melalui PT Indoprima Marine serta figur nasional seperti Constant Marino Ponggawa dan Al Hakim Hanafiah.
Meski belum ada bukti keterlibatan asing, DPR tetap menekankan pentingnya pengusutan untuk menjamin kedaulatan sektor strategis nasional.
Sementara itu, kapal JKW Mahakam dan Dewi Iriana tetap menjalankan operasional pengangkutan di Kalimantan Timur, jauh dari wilayah Raja Ampat yang saat ini tengah berada dalam sorotan akibat dampak lingkungan dari aktivitas tambang nikel.
