Terbitnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 membawa harapan baru bagi pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Blora. Dikenal sebagai salah satu daerah penghasil minyak dan gas bumi, Blora kini berpeluang besar mengelola ribuan sumur minyak rakyat secara legal dan produktif.
Bupati Blora, Arief Rohman, menyampaikan bahwa saat ini pihaknya tengah mengidentifikasi sumur-sumur minyak yang tersebar di berbagai wilayah.
“Jadi kita sedang identifikasi ya soal sumur-sumur itu,” ucapnya saat ditemui wartawan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora, Rabu (16/7/2025).
Proses identifikasi ini juga akan melibatkan langsung Kementerian ESDM, dengan harapan sumur-sumur tersebut dapat dioptimalkan untuk mendongkrak produksi minyak dan gas bumi. Setelah data terkumpul, berbagai skema kerja sama akan disiapkan, mulai dari koperasi, BUMD, hingga UMKM lokal.
Untuk menjaga keberlanjutan dan aspek lingkungan, Pemkab Blora juga akan membentuk satuan tugas khusus. Tim ini akan terdiri dari unsur forkopimda dan dinas teknis terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup.
“Nanti anggotanya forkopimda, terus mungkin dari DLH dan sebagainya untuk mengidentifikasi agar dari sisi lingkungan dan sebagainya juga harus kita awasi, karena jumlahnya diprediksi ribuan ini,” jelas Arief.
Langkah ini, menurut Arief, merupakan tindak lanjut dari regulasi terbaru yang memberikan ruang legal bagi aktivitas pengeboran minyak rakyat.
“Jadi, beberapa masukan dari masyarakat dan kepala desa yang di desanya ada sumur masyarakat itu kita data untuk nanti dengan SKK Migas, dengan Pertamina, BUMD, kan kelembagaannya bisa koperasi atau BUMD. Nanti akan kita tentukan nanti seperti apa itu,” terang Arief.
Ia optimistis kebijakan ini akan memberikan dampak besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Blora, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja baru di sektor energi.
“Ya, termasuk nanti berharap yang terutama penyerapan tenaga kerja. Ini kan akan melibatkan ribuan orang untuk bisa bekerja di sektor tersebut,” pungkasnya.
