Keterbatasan anggaran akibat pemotongan dana transfer pusat menjadi tantangan serius bagi Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam merumuskan arah pembangunan tahun 2027.
Kondisi tersebut mendorong Bupati Temanggung Agus Setyawan menekankan pentingnya strategi pembangunan berbasis kolaborasi atau “keroyokan” agar aspirasi masyarakat tetap dapat terakomodasi di tengah tekanan fiskal. 656565
Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Agus Setyawan saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) tingkat Kecamatan Tahun 2027 yang digelar di Kecamatan Pringsurat, Rabu (28/1/2026).
Dalam kesempatan itu, Bupati menegaskan pentingnya kolaborasi dan kebersamaan antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menjawab berbagai aspirasi masyarakat. Menurutnya, keterbatasan anggaran menuntut adanya strategi pembangunan secara “keroyokan” atau bersama-sama agar program prioritas tetap dapat berjalan.
Bupati Agus Setyawan yang baru pertama kali mengikuti Musrenbang setelah dilantik juga menyinggung realitas pengelolaan keuangan daerah yang berbeda dari bayangannya ketika masih menjabat sebagai Kepala Desa.
Ia menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 sebagai salah satu faktor utama pengetatan fiskal.
“Dulu waktu jadi Kepala Desa, saya bayangkan anggaran kabupaten itu besar. Tapi ternyata kondisi fiskalnya tidak sebegitu (longgar_red). Tahun 2026, kami dipotong transfer daerah sekitar Rp 112 miliar,” ujarnya di hadapan anggota DPRD Temanggung, Forkopimcam, para kepala desa, serta tokoh masyarakat yang hadir.
Lebih lanjut, Bupati Agus memberikan perhatian khusus terhadap wilayah desa yang berbatasan langsung dengan kabupaten lain. Salah satunya adalah Desa Wonokerso yang dinilainya masih mengalami ketimpangan pembangunan infrastruktur dibandingkan daerah tetangga.
Ia mengaku prihatin dengan kondisi tersebut karena dapat menimbulkan kesan ketertinggalan pembangunan di wilayah perbatasan. Oleh karena itu, ia berharap pada tahun 2027 mendatang, upaya perbaikan infrastruktur dapat dilakukan melalui sinergi lintas sektor.
“Begitu masuk ke Temanggung, rasanya berbalik 180 derajat. Harapannya nanti pada 2027, kami sediakan anggaran, dan mohon anggota dewan juga menyisihkan Pokir-nya. Mari kita keroyokan bersama, karena Bupati tidak mungkin menyelesaikan sendiri keluhan-keluhan masyarakat,” tandasnya.
Melalui Musrenbang RKPD ini, Pemerintah Kabupaten Temanggung berharap seluruh pemangku kepentingan dapat menyamakan persepsi dan memperkuat sinergi dalam menyusun arah pembangunan daerah yang realistis, efektif, dan tepat sasaran di tengah keterbatasan fiskal.
