Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan harapan agar perundingan dengan Amerika Serikat (AS) dapat segera dilanjutkan, menyusul janji Presiden AS Donald Trump untuk menggelar putaran negosiasi berikutnya pekan depan.
Pembicaraan terakhir berlangsung secara tidak langsung di Muscat, Oman.
Dalam wawancara dengan Al Jazeera, Sabtu (7/2/2026), Araghchi menegaskan bahwa program rudal Iran “tidak pernah bisa dinegosiasikan” karena terkait pertahanan nasional.
Ia juga memperingatkan bahwa Teheran akan menargetkan pangkalan militer AS di Timur Tengah jika diserang.
Meski demikian, Araghchi menyebut perundingan di Muscat sebagai awal yang baik dan membuka peluang membangun kepercayaan, meski jalannya masih panjang.
Di sisi lain, Trump tetap meningkatkan tekanan.
Pada hari yang sama dengan perundingan, ia menandatangani perintah eksekutif yang menyerukan pengenaan tarif terhadap negara-negara yang masih berbisnis dengan Iran.
AS juga menjatuhkan sanksi baru untuk membatasi ekspor minyak Iran.
Langkah ini diiringi pengerahan kapal induk USS Abraham Lincoln ke Timur Tengah.
Pakar kebijakan luar negeri AS dari Universitas Kuwait, Abdullah al-Shayji, menilai peluang kesepakatan tetap ada, namun kecil.
Menurutnya, AS—dengan dorongan Israel—melihat Iran berada pada posisi lemah, sehingga berupaya mengekstraksi konsesi lebih besar, termasuk soal rudal balistik dan dukungan Iran terhadap kelompok bersenjata.
Iran secara konsisten menolak perluasan agenda di luar isu nuklir.
