Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melakukan evaluasi terhadap PT PLN (Persero) menyusul terjadinya pemadaman listrik bergilir yang sempat terjadi di sejumlah wilayah Pulau Jawa.
Evaluasi tersebut difokuskan pada berbagai faktor yang memengaruhi keandalan pasokan listrik nasional, termasuk ketersediaan batu bara untuk pembangkit.
Bahlil menjelaskan kebutuhan batu bara PLN untuk operasional pembangkit listrik dalam satu tahun mencapai sekitar 154 juta metrik ton. Sementara itu, melalui kebijakan domestic market obligation (DMO), pasokan yang dapat dialokasikan kepada PLN dari para eksportir bahkan mencapai 180 hingga 190 juta metrik ton.
Menurut data yang diterimanya, hingga saat ini PLN telah memperoleh pasokan batu bara sebanyak 141 juta metrik ton. Adapun sisa kebutuhan akan dipenuhi secara bertahap seiring berjalannya kegiatan ekspor dan distribusi batu bara.
“Sudah menyatakan kesediaannya Itu 160 juta sampai 170 juta (metrik) ton, yang sudah dikontrak oleh PLN, sudah kontrak itu 134 juta metrik ton. Terakhir, 3 hari lalu sudah mencapai 141 juta metrik ton,” ujar Bahlil dalam acara CNBC Energy Forum 2026, Jakarta Pusat, Kamis (25/6/2026).
Meski demikian, Bahlil mengaku terkejut ketika mengetahui kondisi stok batu bara yang tersedia untuk kebutuhan pembangkit pada pertengahan tahun sudah mulai menipis. Ia pun mempertanyakan penyebab berkurangnya pasokan tersebut dalam waktu yang relatif singkat.
“Artinya ini dari 1 Januari sampai dengan bulan Juni, dari 154 juta kurang 141 juta, itu kan berarti tinggal 13 juta. Masa batu bara habis di bulan enam? Ini ilmu Abuleke apa lagi? Ya ini aku jujur-jujur saja nih, berarti kan ada sesuatu,” katanya.
Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, Kementerian ESDM menemukan bahwa salah satu persoalan utama terletak pada kualitas batu bara yang diterima PLN. Bahlil menyebut sebagian pasokan memiliki nilai kalori yang lebih rendah dari kebutuhan pembangkit, sehingga konsumsi batu bara menjadi lebih besar untuk menghasilkan listrik dalam jumlah yang sama.
Menurutnya, kondisi tersebut seharusnya dapat diantisipasi lebih awal oleh PLN melalui perencanaan dan pengelolaan pasokan yang lebih baik. Ia menilai langkah mitigasi perlu dilakukan sebelum masalah berkembang dan berdampak pada layanan kelistrikan.
“Ternyata kita cek ada medium batu bara yang kalorinya di atas 5.000 untuk campur. Inilah yang dibutuhkan. Nah kalau pemerintah memberikan DMO teknisnya kan kamu (PLN), perusahaan gitu loh. Jangan air sudah di batang leher baru teriak. Nah makanya saya dua minggu terakhir ini sudah jadi project manager PLN,” tandas Bahlil.
